Weekly Tax Summary – 06 Mei 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Menteri Perdagangan Telah Selesai Revisi Permendag Barang Bawaan Dari Luar Negeri Tidak Lagi Dibatasi
  • Penerimaan Pajak Kripto Tahun 2024 Mencapai Rp.112 Milyar
  • Alat Belajar SLB Hibahan Korea Ditahan Dan Ditagih Ratusan Juta Bea Cukai
  • Bea Cukai Bandara Soetta Berkoordinasi Dengan Pihak SLB Dan Dinas Untuk Dapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Tehadap Alat Hibah SLB Korea
  • Menteri Keuangan Minta Bea Cukai Perbaiki Pelayanan Dan Penanganan Terkait Masalah Di Lapangan
  • Telah Terbit UU DKJ Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Tertentu Ditetapkan Paling Tinggi 75%
  • Tarif Retribusi Layanan Ambulans Jenazah Gratis Di DKI Jakarta

Menteri Perdagangan telah selesai revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pengganti Permendag 36/2023 yang telah ditandatangani dan telah berlaku. Direvisi sejumlah barang bawaan pribadi dari luar negeri yang sempat dibatasi tidak lagi berlaku. Penumpang boleh membawa barang dengan jumlah yang diinginkan selama membayar pajak.

Pajak Kripto

DJP Kemenkeu melaporkan total penerimaan pajak kripto tahun 2024 mencapai Rp.112 milyar yang terdiri atas PPh dan PPN. Pengenaan pajak atas transaksi kripto di pasar yang dikelola Bappebti dikenakan tarif PPN sebesar 0,11% dan tarif PPh sebesar 0,1% hal ini sesuai dengan PMK Nomor 68 tahun 2022. Sebelumnya, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp.580,20 milyar hingga Maret 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp.246,45 milyar tahun 2022, Rp.220,83 milyar tahun 2023, dan Rp.112,93 milyar penerimaan tahun 2024.

Bea Cukai

Seorang warganet keluhkan di media sosial mengenai alat untuk belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ditahan oleh DJBC Bandara Soekarno-Hatta. Alat tersebut merupakan hibah dari salah satu perusahaan di Korea Selatan untuk SLB-A Pembina Tingkat Nasional, Jakarta yang dilakukan pada 2022. Dikarenakan harus membayar ratusan juta rupiah serta biaya denda gudang per hari untuk menebus barang tersebut.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menjelaskan mengenai alat belajar SLB dari Korea tersebut telah berkoordinasi dengan pihak SLB dan dinas terkait agar barang tersebut memenuhi persyaratan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak. Serta mengklaim pihak SLB tidak melaporkan alat bantu belajar untuk tunanetra sebagai barang hibah. Jika persyaratan dokumen terpenuhi dan alat tersebut terbukti hasil hibah maka tagihan senilai ratusan juta rupiah akan dihapuskan.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta DJBC melakukan perbaikan layanan di tengah maraknya kasus viral yang melibatkan instansi tersebut. Sri Mulyani meminta Bea Cukai bekerja sama dengan para stakeholders terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Telah diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang mengatur perubahan status Jakarta dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota menjadi Provinsi Daerah Khusus. Dalam UU DKJ ini juga mengatur penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu.Pasal 41 ayat (1) menetapkan tarif pajak berupa jasa parkir paling tinggi 25% dan jasa hiburan tertentu paling rendah 25% dan paling tinggi 75%. Jasa hiburan tertentu merupakan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, sedangkan jasa hiburan lainnya mengikuti tarif dalam UU HKPD.

Pemprov DKI Jakarta mengkritik anggota DPRD mengenai tarif retribusi layanan ambulans jenazah sebesar Rp.350 ribu. Hal ini sesuai dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Dinas Peramanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memastikan layanan ambulans jenazah tidak dipungut biaya atau gratis bagi warga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, jika warga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS pun dipastikan akan digratiskan.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.