Weekly Tax Summary – 25 Mar 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Realisasi Penerimaan Pajak Sebesar Rp.269,02 Triliun Atau 13,53% Pada Februari 2024
  • Pemalsuan Meterai Tempel Rugikan Negara Mencapai Rp.936 Juta
  • Kenaikan PPN Menjadi 12% Pada 2025 Akan Menyebabkan Inflasi Tinggi
  • Akan Terdampak Pada Sektor Jika Kenaikan PPN Jadi 12%
  • Pengusaha Ritel Keluhkan Ke DJP Jika Kenaikan PPN Jadi 12% Pada 2025
  • Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75% Akan Bisa Mematikan Usaha Hiburan
  • Wali Kota Makassar Akan Revisi Aturan Retribusi Sampah Kategori Bisnis Dan Industri
  • Batas Waktu Lapor SPT Tahunan Hingga 31 Maret 2024 Bagi WPOP
  • Kebijakan Regulasi Bea Cukai Bagi Penumpang Barang Bawaan Ke Luar Negeri

Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp.269,02 triliun atau setara 13,53% dari target APBN 2024 dan realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,9% YoY. Penerimaan pajak secara bruto masih positif yang bahwa perekonomian Indonesia masih membaik. Namun, penerimaan bulan Februari akan lebih rendah dari penerimaan Januari karena adanya booster penerimaan seperti efek bonus dan libur nataru yang tidak pada pada Februari.

Bea Meterai

DJP Kemenkeu dalam keterangannya terdapat sindikat pemalsuan Meterai Tempel yang merugikan negara sebesar Rp.936 juta. Tersangka diduga meniru atau memalsu atau menjual meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Pasal 24 dan 25 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 257 UU KUHP, dengan acaman hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500 juta.

PPN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) berpesan dalam kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat menyebabkan inflasi tinggi. Karena situasi ini pernah terjadi pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan PPN dari 10% jadi 11%. Inflasi April 2022 ketika terjadi kenaikan PPN naiknya 0,95% atau mencapai 3,47% yoy. Maka, kenaikan inflasi pada tahun tersebut tidak lepas dari kontribusi kenaikan PPN.

Selanjutnya, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment INDEF bahwa kenaikan PPN jadi 12% pada 2025 diprediksi akan berdampak ke sejumlah sektor. Sektor industri pengolahan dan jasa penyediaan akomodasi makanan dan minuman menjadi sektor yang paling berdampak secara signifikan. Dengan harga jual yang tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun dan penjualanpun juga akan merosot.

Disisi lain, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengkhawatirkan terkait aturan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut akan memberatkan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang akhirnya memberikan efek pada penurunan produktivitas kinerja industri ritel. Pihak peritel sudah lama menemui DJP terkait keluhan tersebut. Tetapi, masih belum dapat memberikan hasil diskusi bersama tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) meminta atau ajukan gugatan ke MK terhadap aturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu minimal 40% dan maksimal 75% dihapus. GIPI meminta tarif PBJT paling tinggi 10%. Menurut Komisi X DPR bahwa kenaikan tersebut bisa mematikan usaha hiburan tertentu karena melibatkan masyarakat kecil apabila investor terpaksa menutup tempat usahanya alami kerugian dan imbasnya akan ke karyawan yang bekerja.

Wali Kota Makassar akan merevisi retribusi sampah kategori bisnis dan industri yang diatur dalam Perwali Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, yang merupakan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perwali baru ini akan menjadi rujukan besaran tarif pembayaran sampah kategori rumah tangga, bisnis, industri, dan fasilitas umum.

Pelaporan SPT Tahunan

Dihimbau bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk melaporkan SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan sesuai dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2024. Jika tidak, Wajib Pajak akan dikenakan biaya denda jumlah tertentu, sesuai syarat dan ketentuan dari laporan SPT Tahunan yang akan dilaporkan. Pelaporan SPT bisa dilakukan online dengan mengakses layanan DJP pada website : https://djponline.pajak.go.id/.

Pelayanan Bea Cukai

Kebijakan regulasi mengenai barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 dalam PMK Nomor 203. Dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan para penumpang yang membawa barang tertentu ke luar negeri kemudian akan dibawa kembali ke Indonesia. Barang bawaan penumpang ke luar negeri difokuskan untuk high value goods, seperti sepeda untuk olahraga, barang-barang pameran, atau kegiatan seni seperti syuting atau konser di luar negeri yang membawa peralatan dari dalam negeri keluar negeri seperti gitar, keyboard, drum, kamera dll. Kantor Bea Cukai sangat selektif dalam menentukan barang yang diperlukan deklarasi. Deklarasi ini pun sifatnya layanan opsional dan layanan deklarasi pun diberikan di area Keberangkatan Internasional bukan area Kedatangan. Direktorat Jenderal Bea Cukai juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJBC atas kriteria tersebut.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.