Weekly Tax Summary – 19 Feb 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Kanwil DJP Large Tax Office Terpenuhi Laporan SPT Tahunan 2022 Hingga 2023 Penerimaan Pajak Sebesar Rp.584,23 Triliun
  • Kanwil LTO Targetkan Penerimaan Pajak Sebesar 607,8 Triliun Pada 2024
  • Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Setorkan PBBKB Sebesar Rp.2 Triliun Tahun 2023
  • Karaoke Keluarga Happy Puppy Gugat Ke MK Atas Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75%
  • Pelaku Industri Pariwisata Indonesia Gugat Ke MK Kenaikan Pajak Hiburan Bertentangan dengan UUD 1945
  • GIPI Keluarkan SE Himbauan Gugatan Berproses Di MK Maka Pengusaha Bayar Pajak Hiburan Gunakan Tarif Lama
  • DJP Kemenkeu Resmi Luncurkan Aplikasi E-Bupot 21/26
  • Tidak Punya NPWP Tak Dikenakan 20% PPh 21 Jika NIK Terintegrasi Jadi NPWP
  • Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 Tentang Penggunaan NPWP Pada Sistem Administrasi Perpajakan

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) dalam menyampaikan SPT Tahunan 2022 telah terpenuhi. Terdapat 884 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dan 1.064 Wajib Pajak Besar Orang Pribadi (LTO) juga telah melaporkan SPT Tahunannya. Hingga 31 Desember 2023, penerimaan perpajakan dari Kanwil LTO tercatat Rp.584,23 triliun. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Selanjutnya, Kanwil Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) targetkan penerimaan pajak dari para LTO atau kelompok tajir sebesar Rp.607,8 triliun pada 2024. Target penerimaan mengalami peningkatan jika dibandingkan penerimaan sepanjang tahun 2023 yang berhasil dikumpulkan oleh Kanwil LTO.

Pajak Daerah

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.2 triliun dari 6 provinsi yaitu Pemprov Sulsel, Sulut, Sulbar, Sultra, Sulteng, dan Gorontalo selama tahun 2023. Pertamina setorkan PBBKB kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kemajuan infrastruktur daerah. Wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Pertamina dikenakan tarif PBBKB jenis BBM subsidi dan khusus penugasan sebesar 5% dan jenis BBM umum transportasi dan industri sebesar 7,50%.

Berdasarkan tempat karaoke keluarga Happy Puppy menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas rencana kenaikan pajak hiburan menjadi 40% – 75%. Dengan menggugat Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa menyamakan karaoke keluarga dengan kelab malam/bar dan dinilai tidak tepat serta aturan itu menjadi diskriminatif.

Selanjutnya, sejumlah pelaku industri pariwisata di Indonesia juga ajukan gugatan kenaikan pajak hiburan hingga 75% ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dikarenakan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, Dewan Pengurus Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) mengeluarkan surat edaran (SE) kepada anggotanya terkait kenaikan aturan pajak hiburan. SE tersebut mengimbau selama gugatan uji materil UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) masih berproses di MK, maka para pengusaha bisa membayar Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan tarif lama.

Pajak Penghasilan

DJP Kemenkeu resmi meluncurkan aplikasi e-bupot 21/26 berdasarkan PER DJP Nomor PER-2/PJ/2024 mencakup beberapa pengaturan terkait pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Berikut pokok pengaturannya yaitu :

  • Adanya perubahan aplikasi pelaporan elektronik, dari aplikasi berbasis desktop (e-spt) ke aplikasi berbasis web (e-Bupot 21/26).
  • Bukti Pemotongan (Bupot) PPh dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh DJP.
  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik, disampaikan oleh Pemotong Pajak melalui Aplikasi e-Bupot 21/26 di laman milik DJP dan penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
  • Adanya penyesuaian bentuk formulir untuk mengadopsi kebutuhan PMK 168/2023 dan fasilitas perpajakan.
  • Adanya penambahan bupot bulanan yang diketentuan sebelumnya belum diatur. Bupot PPh dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dibuat serta dilaporkan dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.
  • Bupot PPh dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dibuat dalam bentuk formulir kertas ditandatangani Pemotong Pajak dan dibubuhi cap, serta dokumen Elektronik ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.

DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

NPWP – NIK

DJP Kemenkeu tidak akan mengenakan tambahan pajak 20% PPh 21 bagi pekerja yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini berlaku jika NIK wajib pajak sudah terintegrasi menjadi NPWP dan sistem administrasi DJP. Aturan tersebut sesuai dengan Pengumuman DJP PENG-6/PJ.09/2024. Dalam aturan sebelumnya, wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dan tarif PPh 21 ditetapkan mulai 5% untuk penghasilan s.d Rp.60 juta/tahun hingga maksimal 35% penghasilan diatas Rp.5 milyar.

Pengumuman DJP :

Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 Tentang Penggunaan NPWP Pada Sistem Administrasi Perpajakan. Sehubungan telah terbitnya PMK 136/2023 mengenai NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit baru dapat digunakan pada layanan administrasi secara terbatas hingga 30 Juni 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  • Terhitung mulai Masa Pajak Januari 2024, dalam administrasi perpajakan NPWP format 15 digit atau NIK bagi orang pribadi yang merupakan penduduk atau Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
  • NIK merupakan NIK yang diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP.
  • NPWP 15 digit digunakan Wajib Pajak orang pribadi penduduk, Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah untuk :
  1. Pembuatan bukti pemotongan PPh melalui aplikasi e-Bupot PPh 21/26, e-Bupot Unifikasi, dan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah serta pembuatan Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur.
  2. Pembuatan kode billing dan penyetoran atau pembayaran pajak.
  3. Pelaporan SPT
  4. Pelaporan informasi keuangan secara otomatis Tahun 2023 bagi Wajib Pajak badan Lembaga Keuangan Pelapor (Exchange of Information Domestik).
  • Dalam pembuatan bukti pemotongan PPh, pembuatan Faktur Pajak, atau pelaporan informasi keuangan secara otomatis domestik, format NPWP dicantumkan pada identitas penerima penghasilan, pembeli Barang Kena Pajak (BKP)/penerima Jasa Kena Pajak (JKP), atau pemegang rekening keuangan atau pengendali entitas yaitu NPWP 15 digit atau NIK adalah Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
  • Dalam hal identitas pembeli BKP/penerima JKP yang digunakan dalam Faktur Pajak adalah NIK, maka:
  1. Kolom NPWP pembeli BKP/penerima JKP diisi dengan 00.000.000.0-000.000.
  2. Kolom NIK pembeli BKP /penerima JKP diisi dengan NIK.
  • Ketentuan pencantuman identitas pemegang rekening keuangan atau pengendali entitas dalam pelaporan informasi keuangan secara otomatis domestik sebagai berikut :
  1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang menggunakan NIK.
  2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri.
  3. Bagi Wajib Pajak badan menggunakan NPWP 15 digit.
  • Dalam hal identitas penerima penghasilan dengan NIK yang telah diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP, tarif lebih tinggi dalam Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) UU PPh tidak dikenakan atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh terhadap orang pribadi penduduk.
  • Terhadap orang pribadi penduduk yang belum melakukan pendaftaran dengan mengaktivasi NIK sebagai NPWP, DJP dapat mengaktivasi NIK sebagai NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.