Weekly Tax Summary – 26 Feb 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dan Optimalkan Penerimaan Pajak Dari Kalangan Crezy Rich
  • Penerimaan Pajak Kripto Dan Pajak Fintech Mencapai Rp. 71,72 Milyar Selama Januari 2024
  • Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Insentif Mobil Listrik Pada 2024
  • Menteri Keuangan Bebaskan PPnBM Kendaraan Roda Empat Berbasis Listrik Impor CBU dan CKD Pada 2024
  • Resmi Terbitkan Aturan Insentif Mobil Listrik CBU dan CKD Beserta Persyaratannya
  • Pelaku Usaha Keberatan Atas Keputusan Pemprov DKI Jakarta Naikan PBBKB Jadi 10%
  • Bayar Pajak Kendaraan Bisa Melalui Aplikasi SIGNAL
  • Korlantas Polri Akan Hapus Data Kendaraan Bermotor Setelah 2 Tahun Masa STNK Hasbis
  • Pelaporan SPT Tahunan Berakhir 31 Maret 2024 Bagi WPOP dan 30 April 2024 Bagi WP Badan
  • Pemadanan NIK Jadi NPWP Sudah 60,73 Juta NIK-NPWP Atau Setara 83,15% Dari Total WPOPDN
  • Setoran PPN PMSE Mencapai Rp.17,46 Triliun Dari 153 Pelaku Usaha Hingga Akhir Januari 2024
  • Resmi Lanjutkan Insentif PPN DTP 100% Pembelian Rumah Tapak Hingga Rp.5 Milyar
  • Siaran Pers, Penerimaan Pajak DJP Bali Tembus Rp.13.347,77 Triliun Atau 104,74% Pada 2023
  • Peraturan Baru PMK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
  • Peraturan Baru PMK Nomor 8 Tahun 2024 Tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
  • Peraturan Baru PMK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang PPnBM atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

Rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu upaya untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak dari kalangan crazy rich. Dari kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi hanya berkontribusi 0,7%, dibandingkan kelompok karyawan atau PPh 21 mencapai 11% pada 2023. Saat ini struktur penerimaan pajak di Indonesia masih sangat timpang karena orang kaya Indonesia menyumbang penerimaan pajak lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok karyawan.

Disisi lain, DJP dan Kemenkeu mengumpulkan penerimaan pajak kripto dan fintech atau Peer to Peer (P2P) lending mencapai Rp.71,72 milyar selama bulan Januari 2024. Penerimaan pajak tersebut yang dikumpulkan dari pajak kripto sebesar Rp.39,13 milyar dan dari pajak fintech sebesar Rp.32,59 milyar.

PPN dan PPnBM Kendaraan Berbasis Listrik

Pemerintah akan segera menerbitkan aturan insentif mobil listrik pada 2024, dikarenakan insentif mobil listrik berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) telah berakhir pada Desember 2023. Insentif PPN ini diperuntukkan bagi mobil listrik buatan lokal dengan syarat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev. Dengan adanya insentif ini, dua model mobil listrik tersebut bisa menikmati potongan PPN dari 11% menjadi 1%.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian kendaraan berbasis listrik (KBL) secara impor utuh (Completely Built Up/CBU) dan lengkap (CKD) roda empat ditanggung pemerintah 100% untuk masa pajak Januari – Desember 2024 sesuai ketentuan PMK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang PPnBM atas Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Tegolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Menteri Keuangan resmi terbitkan aturan baru mengenai insentif mobil listrik impor CBU dan rakitan lokal (CKD) yang dibebaskan dari PPnBM. Maka, mendapatkan insentif ini harus memenuhi persyaratan bahwa pelaku usaha dapat diberikan insentif atas KBL CKD Roda Empat dengan jumlah tertentu yang akan dirakit di Indonesia dengan capaian TKDN paling rendah 20% dan paling tinggi kurang dari 40% dalam jangka waktu pemanfaatan insentif dan harus berkomitmen untuk memproduksi mobil listrik tersebut di Indonesia yang memenuhi spesifikasi teknis.

Pajak Daerah

Pemprov DKI Jakarta menaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 5% menjadi 10%. Atas keputusan tersebut banyak pelaku usaha keberatan mengenai kenaikan PBBKB tersebut. Dikarena dinilai tidak tepat untuk menaikan pendapatan daerah bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi imbas dari kenaikan PBBKB di luar kewenangan badan usaha.

Kini, masyarakat Indonesia tidak akan kesulitan dan tidak perlu datang ke Samsat untuk membayar pajak kendaraan dikarenakan sudah bisa melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional). Secara digital, SIGNAL memanfaatkan database kendaraan bermotor yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor. Selain pembayaran pajak kendaraan, SIGNAL digunakan untuk pelayanan pengesahan STNK Tahunan dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Kemudian, Korlantantas Polri akan segera menghapus data kendaraan yang menunggak pajak selama 2 tahun setelah STNK. Hal ini dalam Pasal 74 UU Tahun 2009 mengenai data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bisa dihapus jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK dan kendaraan tersebut jadi bodong.

SPT

Berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak harus dilakukan seluruh wajib pajak setiap tahunnya yang Wajib Pajak orang pribadi memiliki waktu hingga 31 Maret 2024 dan Wajib Pajak badan hingga 30 April 2024. Pelaporan SPT Tahunan tidak perlu datang ke KPP karena bisa dilakukan secara online dengan mengakses https://djponline.pajak.go.id/ dan mengimbau agar wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan melalui berbagai kanal yang telah disediakan.

NIK – NPWP

DJP Kemenkeu, mengimbau Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Terdapat sekitar 60,73 juta NIK yang berhasil dipadankan jadi NPWP hingga 15 Februari 2024 atau setara 83,15% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (WPOPDN). Masih ada sekitar 12,34 juta NIK-NPWP belum dipadankan pada seluruh kantor wilayah DJP dan implementasi secara penuh penggunaan NIK-NPWP menjadi 1 Juli 2024.

PPN PMSE

DJP mencatat setoran PPN dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) ke kas negara mencapai Rp.17,46 triliun hingga akhir Januari 2024. Setoran tersebut berasal dari 153 pelaku usaha PMSE yang merupakan bagian dari 163 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN 11% atas produk digital luar negeri yang dijual di dalam negeri atau di Indonesia. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

PPN DTP

Menteri Keuangan, Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif PPN DTP 100% atau tidak perlu membayar PPN 11%  bagi wajib pajak yang membeli rumah tapak atau susun. Kelanjutan ini sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Untuk pembelian rumah pada 1 Januari – 30 Juni 2024 dikenakan PPN DTP 100%, sedangkan pada 1 Juli – 31 Desember 2024 PPN DTP hanya 50% atau 5,5% dengan memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah salah satunya yaitu harga rumah Rp.2 milyar hingga Rp.5 milyar. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Siaran Pers

Kanwil DJP Bali mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp.13.347,77 triliun atau 104,74% dari target yang ditetapkan pada akhir tahun 2023. Realisasi penerimaan pajak 2023 mengalami kenaikan sebesar 30,98% dibandingkan dengan periode tahun 2022 yaitu Rp.10.190,55 triliun. Penerimaan pajak tahun 2023 didukung oleh 5 sektor dominan yaitu :

  • Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor sebesar Rp.2.539 milyar atau 19,02%.
  • Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp.2.016 milyar atau 15,11%.
  • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp.1.777 milyar atau 13,32%.
  • Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar Rp.1.482 milyar atau 11,11%.
  • Industri Pengolahan sebesar Rp.1.076 milyar atau 8,07%.

Peraturan Baru mengenai PPN Penyerahan Rumah Tapak Atau Susun DTP Anggaran 2024 :

Telah terbit peraturan baru mengenai PPN Penyerahan Rumah Tapak Atau Susun DTP Anggaran 2024, berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2024 (PMK 7/2024) Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 dan berlaku pada tanggal 13 Februari 2024. Berdasarkan PMK 7/2024 dijelaskan bahwa :

  • PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung Pemerintah anggaran 2024.
  • Rumah Tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak, termasuk sebagian digunakan sebagai toko atau kantor, sedangkan satuan rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.
  • PPN terutang ditanggung Pemerintah (DTP) merupakan terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris dengan dibuktikan berita acara serah terima sejak 1 Januari – 31 Desember 2024.
  • Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi persyaratan Harga Jual maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diserahkan dalam kondisi siap huni.
  • Dalam hal rumah tapak atau satuan rumah susun telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual sebelum berlakunya PMK ini, dapat diberikan insentif PPN DTP dengan ketentuan :
  1. Dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada PKP penjual paling cepat tanggal 1 September 2023.
  2. Pemenuhan ketentuan dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024.
  3. PPN DTP diberikan hanya atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN DTP berdasarkan PMK ini.
  • PPN DTP untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak/satuan rumah susun. Orang Pribadi meliputi WNI memiliki NPWP/NIK dan WNA memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA.
  • PPN DTP diberikan untuk penyerahan berita acara serah terima mulai 1 Januari – 30 Juni 2024 sebesar 100% atau mulai 1 Juli – 31 Desember 2024 sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Harga Jual maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  • PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.
  • Untuk dapat memanfaatkan insentif PPN DTP, PKP harus telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat 1 Juli 2024.
  • Pendaftaran harus disertai dengan keterangan rincian atas jumlah ketersediaan rumah tapak dan satuan rumah susun yang sudah jadi 100% dan siap diserahterimakan/pekerjaan sudah selesai atau yang masih dalam proses pembangunan dalam periode insentif.
  • DJP dapat menagih PPN terutang, jika diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukan :
  1. Objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun.
  2. Perolehan lebih dari 1 unit yang mendapatkan insentif PPN DTP yang dilakukan oleh 1 orang pribadi dan telah memanfaatkan insentif tersebut.
  3. Perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi.
  4. Masa Pajak tidak sesuai dengan periode Masa Pajak.
  5. Penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun tidak dibuatkan faktur pajak dan/atau tidak dilaporkan dalam SPT PPN.
  6. Dilakukan pemindahtanganan.
  7. Berita acara serah terima untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan terhitung sejak 1 Januari – 31 Desember 2024 tidak didaftarkan dalam aplikasi.

Peraturan Baru mengenai PPN Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus Tertentu DTP Anggaran 2024 :

Telah terbit peraturan baru mengenai PPN Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus Tertentu DTP Anggaran 2024, berdasarkan PMK Nomor 8 Tahun 2024 (PMK 8/2024) Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 dan berlaku pada tanggal 15 Februari 2024. Berdasarkan PMK 8/2024 dijelaskan bahwa :

  • PPN terutang atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu kepada pembeli DTP anggaran 2024 yang dilakukan untuk registrasi sebagai kendaraan bermotor baru.
  • KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu harus memenuhi kriteria TKDN yaitu KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan Bus Tertentu nilai TKDN paling rendah 40% (empat puluh persen) dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu nilai TKDN paling rendah 20% (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40% (empat puluh persen).
  • PPN terutang atas penyerahan KBL Berbasis Roda Empat dan/atau Bus Tertentu sebesar 11%.
  • PKP melakukan penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu wajib membuat Faktur Pajak yang diterbitkan terpisah dengan Faktur Pajak penyerahan kendaraan bermotor dan/atau KBL Berbasis Baterai lainnya dan laporan realisasi PPN DTP.
  • Contoh penghitungan PPN DTP atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu serta pengisian faktur pajak tercantum dalam Lampiran PMK ini.
  • DJP dapat menagih PPN terutang, jika diperoleh data/informasi menunjukan :
  1. KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu DTP yang diserahkan tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria nilai TKDN atau tidak termasuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan/atau Bus Tertentu.
  2. Masa Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak PPN DTP
  3. PKP tidak melaksanakan kewajiban Faktur Pajak dan pelaporan realisasi PPN DTP.

Peraturan Baru mengenai PPnBM Impor Penyerahan BKP Mewah Berupa KBL Berbasis Baterai Tertentu DTP Anggaran 2024 :

Telah terbit peraturan baru mengenai PPnBM Impor Penyerahan BKP Mewah Berupa KBL Berbasis Baterai Tertentu DTP Anggaran 2024, berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2024 (PMK 9/2024) Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024 dan berlaku pada tanggal 15 Februari 2024. Berdasarkan PMK 9/2024 dijelaskan bahwa :

  • PPnBM terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dan yang berasal dari produksi KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat oleh Pelaku Usaha DTP anggaran 2024.
  • Pelaku Usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai peraturan perundang-undangan.
  • PPnBM terutang atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dan yang berasal dari produksi CKD DTP sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang.
  • PPnBM DTP diberikan untuk Masa Pajak Januari – Desember 2024, dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan impor barang atau tanggal Faktur Pajak penyerahan atas KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu.
  • Contoh Penghitungan PPnBM DTP atas impor atau penyerahan KBL Berbasis Baterai Tertentu tercantum dalam Lampiran PMK ini.
  • Atas impor dan penyerahan KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dan yang berasal dari produksi CKD, PKP wajib membuat dokumen pemberitahuan impor barang sesuai perundang-undangan kepabeanan dan Faktur Pajak serta laporan realisasi PPnBM DTP.
  • Faktur Pajak tersebut harus diterbitkan terpisah dengan Faktur Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dan/atau KBL Berbasis Baterai lainnya dan/atau penyerahan selain KBL Berbasis Baterai yang mendapatkan PPnBM DTP.
  • Pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN atas impor KBL Berbasis Baterai CBU dan/atau CKD Roda Empat tertentu untuk Masa Pajak Januari – Desember 2024 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
  • PPnBM terutang atas impor dan penyerahan KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dan yang berasal dari produksi CKD tidak DTP dalam hal atas impornya dan penyerahannya tidak menggunakan pemberitahuan impor barang dan Faktur Pajak serta tidak melaporkan realisasi PPnBM DTP yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PKP.
  • DJP dapat menagih PPnBM terutang, jika diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukan :
  1. PKP tidak memiliki surat persetujuan dan/atau KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat yang diimpor dan/atau berasal dari produksi CKD yang diserahkan tidak memenuhi ketentuan.
  2. Impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat tertentu dan/atau penyerahan yang berasal dari produksi CKD tidak sesuai dengan Masa PPnBM DTP tersebut.
  3. PKP tidak melaksanakan kewajiban membuat dokumen pemberitahuan impor barang dan/atau membuat faktur pajak serta PKP tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi PPnBM DTP berupa dokumen dan faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.