Weekly Tax Summary – 04 Des 2023

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2023 Mencapai Rp.1.523,7 Triliun Atau 88,69%
  • NIK Jadi NPWP Diimplementasikan Bersamaan Peluncuran Core Tax Administration System Pada Pertengahan 2024
  • Rencana Kebijakan Format Baru PPh 21 Pot Put Metode TER Pada Awal 2024
  • Rencana Kebijakan Metode TER Lebih Sederhana Dalam Potongan PPh 21 Berlaku Masa Pajak 2024
  • Tarif PPh Final 0,5% Bagi UMKM Tetap Berlaku Hingga Tahun 2024
  • Rencana Kebijakan Presiden Dalam Pungutan Pajak Bioskop Di Setiap Daerah
  • Rencana Dilarang Mengisi BBM Subsidi Di SPBU Bagi Penunggak Pajak Kendaraan
  • Syarat Ketentuan Insentif PPN DTP Untuk Pembelian Rumah Hingga Rp.5 Milyar
  • Realisasi PPh OP Non Karyawan Tumbuh 6,8% Pada Oktober 2023
  • Pelaporan SPT Tahunan PPh Mencapai 16,5 Juta Pada November 2023
  • Terbitkan 321.000 SP2DK Untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Pada November 2023
  • Rencana Kebijakan Simplifikasi Perhitungan Tarif PPh 21

Berdasarkan Menteri Keuangan, penerimaan pajak sudah mencapai Rp.1.523,7 triliun atau 88,69% hingga Oktober 2023. Sri Mulyani yakin target Rp.1.818 triliun pendapatan perpajakan dapat diraih pihaknya di akhir tahun 2023.

Dijelaskan oleh DJP Kemenkeu, penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh baru akan diimplementasikan bersamaan dengan peluncuran Core Tax Administration System pada pertengahan 2024. Dengan tujuan untuk memberikan waktu kepada para wajib pajak dan pihak lain untuk beradaptasi.

Kemudian, DJP Kemenkeu berencana mulai menerapkan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif PPh Pasal 21 Karyawan dengan metode tarif efektif rata-rata (TER) pada awal 2024. Tarif efektif tersebut sudah memperhitungkan PTKP bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki.

Selanjutnya, tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 mulai berlaku sejak masa pajak 2024. Proses pemotongan pajak menjadi lebih sederhana, diharapkan tidak akan menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar bagi wajib pajak yang dipotong. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait tersebut sudah siap dan akan terbit dalam waktu dekat.

Berdasarkan Kemenkeu, tarif PPh Final 0,5% tetap berlaku hingga 2024 bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang omzetnya tidak melebihi Rp.4,8 milyar/tahun. Kebijakan tersebut diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Bagi wajib pajak UMKM baru, dapat memanfaatkan tarif 0,5% dari omzet hingga 7 tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak untuk koperasi, CV, dan Firma, serta 3 tahun pajak untuk PT. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Presiden merencanakan kebijakan baru berupa standardisasi pajak film melalui pungutan pajak nonton bioskop di seluruh daerah. Selama ini menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak nonton bioskop termasuk kriteria pajak hiburan yang diatur oleh setiap daerah seperti Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pajak Hiburan dan tarif pajak hiburan sebesar 10%.

Kemudian, Pemerintah membuat rencana untuk kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya dilarang mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Petugas khusus akan mencatat nomor kendaraan dan mengecek ke data sistem pajak daerah. SPBU juga bisa dibuat layanan pembayaran pajak kendaraan, bagi pemilik kendaraan belum membayarkan pajaknya dan tetap ingin mengisi BBM subsidi bisa melunasi pajaknya.

Pemerintah resmi menetapkan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp.5 milyar yang diatur dalam PMK Nomor 120 Tahun 2023. Adapun syarat tersebut yaitu untuk penyerahan rumah dari 1 November 2023 s.d. 30 Juni 2024 PPN DTP sebesar 100% dari DPP, untuk penyerahan 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar 50% dari DPP. Hanya dapat satu kali oleh satu NIK/NPWP dan tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Berdasarkan DJP Kemenkeu, realisasi PPh OP non karyawan pada Oktober 2023 tercatat tumbuh 6,8%.  Jenis pajak ini mencerminkan kontribusi orang kaya terhadap penerimaan pajak yang mendapatkan penghasilan di luar gaji atau sering disebut non karyawan.

Lalu, DJP Kemenkeu mencatat ada 16,5 juta SPT Tahunan PPh yang dilayangkan wajib pajak hingga November 2023. Jumlah tersebut masih rendah dengan SPT Tahun 2022 yaitu 16,7 juta. Walaupun masih bersifat sementara, pelaporannya masih bisa dilakukan sampai akhir tahun ini dengan risiko pengenaan denda keterlambatan atas pelaporan pajak.

DJP Kemenkeu, telah menerbitkan sekitar 321.000 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) hingga 14 November 2023. Yang terdiri dari 11.000 SP2DK wajib pajak badan dan 109.000 SP2DK wajib pajak orang pribadi. Penerbian tersebut merupakan otoritas pajak yang akan terus dikembangkan dalam rangka melakukan pengawasan dan uji kepatuhan kepada wajib pajak.

Disisi lain, kebijakan DJP Kemenkeu akan memberlakukan simplifikasi perhitungan tarif pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan subjek lainnya dengan menggunakan format tarif efektif rata-rata (TER) akan mengubah perhitungan PPh 21. Nantinya, seluruh PPh 21 yang telah dipotong pada setiap masa pajak sepanjang satu tahun akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun. Tarif yang berlaku untuk kelompok wajib pajak bukan pegawai sama, yakni tarif PPh Pasal 17 x (penghasilan bruto x 50%).

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.