Weekly Tax Summary – 20 Nov 2023

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Target Penerimaan Pajak Meningkat Dalam APBN 2023
  • Kebijakan Pemerintah Dalam Capaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2024
  • Kebijakan Pemprov Lampung Bagi Penunggak Pajak Kendaraan
  • Konsumsi Masyarakat Lemah Pemerintah Pangkas Target Penerimaan PPN dan PPnBM 2023
  • Kebijakan Dampak Wajib Pajak Apabila Belum Pemadanan NIK Menjadi NPWP
  • Perpanjangan Waktu Pemadanan NIK – NPWP Hingga Pertengahan Tahun 2024
  • Pembayaran PBB Online Melalui Aplikasi Dompet Digital Dana
  • Sanksi Penghapusan Data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bagi Tunggak Pajak 2 Tahun
  • Tindak Pidana Korupsi Pajak Oleh 3 Pegawai KPP Palembang

Presiden mengubah rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 diatur dalam Perpres 75/2023 untuk perubahan Perpres 130/2022 tentang Rincian APBN 2023. Target penerimaan perpajakan pada tahun anggaran 2023 menjadi Rp.2.118,34 triliun, dari target sebelumnya sebesar Rp.2.021,22 triliun.

Berdasarkan pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2024 sebesar Rp.1.988,9 triliun. Adanya kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan capaian penerimaan pada 2024 yaitu mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, memperkuat sinergi melalui joint program, memanfaatkan data, dan melakukan tindakan penegakan hukum.

Kebijakan Pemprov Lampung, dilakukan bagi penunggak pajak kendaraan di SPBU. Diketahui SPBU akan mendata setiap kendaraan yang mengisi BBM. Apabilala kendaraan tersebut kedapatan nunggak pajak akan diumumkan melalui pengeras suara dan akan ditempelkan stiker penunggak pajak kendaraan.

Berdasarkan Perpres 75/2023, Pemerintah memangkas dalam menetapkan target penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp.731,04 triliun yang target awalnya dalam Perpres 130/2022 sebesar Rp.742,95 triliun. Penurunan target pajak konsumsi tersebut dikarenakan pemerintah menyadari bahwa sektor konsumsi sedang dalam pelemahan.

DJP Kemenkeu, mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP karena sesuai dengan PMK 112/2022 dijelaskan bahwa seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP format baru mulai 1 Januari 2024. Apabila NIK-nya belum padan dengan NPWP, maka wajib pajak akan kesulitan mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP.

Selanjutnya, DJP Kemenkeu memutuskan untuk mengundur waktu pelaksanaan pemadanan NIK – NPWP yang diperpanjang ke pertengahan tahun 2024. Dikarenakan masih akan melakukan beragam pengujian dan menunggu aturan teknis atau regulasi yang akan mengatur implementasi kebijakan tersebut.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui online, salah satunya merupakan aplikasi dompet digital yaitu Dana. Berdasarkan Per-02/PJ/2015, pembayaran PBB dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak.

Menurut Korlantas Polri, adanya aturan sanksi penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) yang tidak membayar pajak selama 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK. Dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Pasal 74 dijelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tidak membayarkan pajaknya selama dua tahun maka kendaraan tersebut menjadi ilegal alias bodong.

Disisi lain, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel, menggeledah KPP Palembang kasus korupsi pajak yang menjerat 3 orang ASN. Ketiga pegawai tersebut ditetapkan sebagai tersangka, diketahui telah melakukan korupsi dalam pemenuhan kewajiban pajak pada beberapa perusahaan sejak tiga tahun belakangan di mulai dari 2019 – 2021. Satu orang diberhentikan sebagai PNS, sedangkan dua tersangka lainnya dalam proses pemeriksaan pemberian hukuman disiplin PNS dan telah dibebaskan dari pelaksanaan tugas.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.