Weekly Tax Summary – 27 Nov 2023

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • NIK Sudah Aktif Terintregrasi Dengan NPWP
  • Rencana Bapenda Jabar Pelarangan Pengisian BBM Bagi Penunggak Pajak Kendaraan
  • Program Pemerintah Bantuan Mobil Listrik PPN 1% Berakhir Desember 2023
  • Turunnya Tax Ratio Indonesia Hanya Sebesar 10,03% Pada Kuartal III-2023
  • 6 Layanan Administrasi Pajak Menggunakan Format Baru NIK-NPWP Dimulai Pertengahan 2024
  • Peluncuran Core Tax System Ditunda Menjadi 1 Juli 2024
  • Pemprov DKI Jakarta Resmi Naikan UMP 2024 Sebesar 3,38%
  • Pembayaran PBB Online Melalui Aplikasi Dompet Digital LinkAja
  • 3 Kali Peringatan Bagi Penunggak Pajak Kendaraan Sebelum Penghapusan Data Kendaraan
  • Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Per November 2023 Sebesar Rp.8,29 Triliun
  • Peraturan Baru PMK Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan informasi DJP, NIK KTP sudah mulai aktif terintegrasi dengan NPWP dengan cara integrasi atau menghubungkan NIK dengan NPWP yaitu buka laman https://djponline.pajak.go.id/ dan login dengan NIK KTP/NPWP. Sesuai dengan PMK 112/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang mengatur bagaimana mekanisme perubahan tersebut.

Rencana Bapenda Jabar, dalam memperketat pengawasan kepada wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan terkait pelarangan pengisian bahan bakar di SPBU sedang dipertimbangkan. Dikarenakan jumlah kendaraan di Jabar mencapai 26 juta unit terdiri dari 16 juta tercatat sebagai wajib pajak dan hanya 10 juta yang membayar pajak. Namun ada 6 juta kendaraan yang menunggak pajak, maka akan ada sanksi hukuman bagi wajib pajak tidak bayar pajak.

Pemerintah memberikan bantuan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN 1% segera berakhir bulan Desember 2023. Sebelumnya PPN ini berlaku sebesar 11 %, tapi dipangkas 10% dan menjdai 1% yang berlaku sejak April 2023 hingga Desember 2023.

Berdasarkan tax ratio Indonesia turun pada kuartal III-2023 hanya sebesar 10,03%. Angka tax ratio ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II-2023 dan I-2023. Dikarenakan menurunnya kinerja penerimaan di beberapa jenis pajak. Misalnya PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 26 yang menurun.

DJP Kemenkeu, mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Dikarenakan mulai pertengahan 2024, terdapat 6 layanan administarsi perpajakan yang wajib dengan format baru 16 digit NIK. Adapun layanan tersebut yaitu Layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor, impor, layanan perbankan dan sektor keuangan, layanan pendirian badan usaha serta Perizinan berusaha.

Selanjutnya, DJP Kemenkeu memutuskan menunda peluncuran sistem canggih perpajakan alias Core Tax System menjadi 1 Juli 2024. Lantaran bertepatan adanya momen pemilihan presiden, maka menunda implementasi tersebut. Dikhawatirkan jika diluncurkan tetap 1 Januari 2024 maka data-data akan terganggu atau ada kerusakan sistem.

Pemprov DKI Jakarta, resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinisi (UMP) 2024 naik 3,38% atau Rp.165.583 dari Rp.4.901.759 menjadi Rp.5.067.381. Kenaikan UMP ini berpotensi memicu kenaikan gaji karyawan yang ada di DKI Jakarta. Kenaikan ini akan meningkatkan jumlah basis pajak penerimaan PPh Pasal 21, jika kenaikan PTKP ini menaikan upah riil yang diterima karyawan dari sebelumnya di bawah PTKP menjadi di atas PTKP.

Pembayaran PBB dapat dilakukan online melalui aplikasi dompet digital yaitu LinkAja. Berdasarkan Per-02/PJ/2015, pembayaran PBB dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak.

Berdasarkan Kakorlantas Polri, bagi kendaraan yang STNK-nya mati dan 2 tahun nunggak pajak terancam ilegal atau bodong. Setiap data kendaraan yang dihapus tidak bisa lagi didaftarkan. Namun akan ada 3 kali peringatan sesuai Pasal 85 Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2021, yaitu :

  • Peringatan pertama, 3 (tiga) bulan sebelum melakukan penghapusan data Regident Ranmor.
  • Peringatan kedua untuk jangka waktu 1 bulan sejak peringatan pertama, apabila pemilik ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan, dan
  • Peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 bulan sejak peringatan kedua, apabila pemilik ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan

Disisi lain, Bapenda DKI Jakarta mencatat, realisasi pajak kendaraan bermotor per November 2023 terkumpul Rp.8,29 triliun. Memberikan insentif pajak kepada masyarakat berupa penghapusan sanksi administasi untuk PKB dan BBNKB tanpa perlu ada permohonan khusus dari wajib pajak. Selain itu, insentif pengenaan 0% untuk BBNKB untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Peraturan Baru Mengenai PPN atas Penyerahan Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah :

Telah terbit peraturan baru mengenai PPN atas Penyerahan Rumah Tapak atau Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah, berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2023 (PMK 120/2023) Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dan berlaku pada 21 November 2023

Berdasarkan PMK 120/2023 dijelaskan bahwa :

  1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan ditanggung pemerintah pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas.
  2. Rumah Tapak atau satuan rumah susun harga jual maksimal Rp.5 milyar dan kondisi siap huni.
  3. PPN ditanggung pemerintah untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun.
  4. Penyerahan berita acara serah terima tanggal 30 Juni 2024 sebesar 100% dan tanggal 1 juli 2024 d. 31 Desember 2024 sebesar 50%  dari PPN terutang, dari DPP Rp.2 milyar hingga Rp.5 milyar.
  5. PKP wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.
  6. Pelaporan dan pembetulan SPT PPN Masa November – Desember2023 sebagai pelaporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

PPN yang tidak ditanggung pemerintah yaitu :

  1. Objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau satuan rumah susun yang memenuhi ketentuan dalam PMK ini.
  2. Telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 September
  3. Penyerahan dilakukan sebelum tanggal 1 November2023 atau setelah 31 Desember 2023.
  4. Rumah tapak atau satuan rumah susun dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan.
  5. Penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan dalam PMK ini.
  6. PKP tidak melaporkan laporan realisasi dan tidak mendaftarkan berita acara serah terima sesuai ketentuan dalam PMK ini.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.