Weekly Tax Summary – 12 Feb 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • DJP Kemenkeu Tingkatkan Angka Tax Ratio Dengan Core Tax Administration System
  • Perkembangan Core Tax Administration System Diluncurkan 1 Juli 2024
  • Aturan Baru Mengenai Transfer Pricing Risiko Kelebihan Bayar Pajak
  • Kemenparekraf Rekomendasikan Pengurangan Pajak Hiburan 10% Sektor Pariwisata
  • Pelaku Usaha Hiburan Meminta Bayar Pajak Hiburan Hanya Sebesar 10%
  • Pemkot Denpasar Berikan Insentif Pajak Sebesar 15% Bagi Pengusaha Hiburan
  • Bapenda Pemprov Sumsel Targetkan Pajak Daerah Mencapai Rp.4,3 Triliun Pada 2024
  • Parkir Sepeda Di Kota Bima NTB Dikenakan Tarif Parkir Sebesar Rp.1.000 Pada 2024
  • Tindak Pidana Pajak Pada 3 Oknum ASN Di Palembang Rugikan Negara Sebesar Rp.835 Juta
  • Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2024 Tentang Imbauan Kepada PKP untuk Menyampaikan Pemberitahuan Pemusatan Tempat PPN Terutang Pada Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan
  • Peraturan Baru Perpres 14/2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon

DJP Kemenkeu, lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka tax ratio alias rasio perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan angka tax ratio dengan membangun sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System.

Selanjutnya, DJP Kemenkeu siap mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) mulai 1 Juli 2024. Saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam proses testing. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua fungsi dapat berjalan optimal sehingga masih terdapat perubahan informasi dari yang disampaikan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Transfer Pricing

Berdasarkan PMK Nomor 172 Tahun 2023 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang telah resmi berlaku pada 29 Desember 2023. PMK tersebut merubah beberapa hal dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing yang diwajibkan bagi Wajib Pajak dan memunculkan risiko dalam proses pemeriksaan pajak, khususnya atas transfer pricing atau transaksi hubungan istimewa dalam perusahaan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan rekomendasi atas kenaikan pajak hiburan 40% – 75%, berdasarkan kajian sementara terkait dampak hal tersebut yakni berupa rekomendasi dipertimbangkannya pengurangan pajak hiburan sebesar 10% dari PPh sektor pariwisata.

Selanjutnya, Dewan Pengurus Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotannya terkait aturan pajak hiburan yang naik hingga 75%. Dalam SE tersebut pelaku industri usaha hiburan diminta membayar pajak sebesar 10%. Dikarenakan kenaikan pajak hiburan ini berpotensi mematikan industri pariwisata dalam negeri.

Pemkot Denpasar menertibkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa. Sesuai aturan tersebut pelaku usaha hiburan di Denpasar cukup membayar pajak sebesar 15%, yang diterbitkan pada 2 Februari 2024.

Kemudian, Bapenda Pemprov Sumatera Selatan menargetkan pajak daerah mencapai Rp.4,3 triliun pada tahun 2024. Target ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.4,64 triliun. Pihaknya telah menyiapkan berbagai rencana program dan kegiatan untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa parkir sepeda di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenakan tarif parkir sebesar Rp.1.000 mulai pada 2024. Selain sepeda listrik, tarif parkir juga dikenakan bagi sepeda biasa.

Pidana Pajak

Berdasarkan penyidikan ada tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pegawai pajak di Palembang menjadi tersangka. Dikarenakan diduga tindak pidana korupsi pajak yang merugikan negara sebesar Rp.835 juta dari tahun 2019 – 2021. Ketiga tersangka itu akan ditahan di Rutan Pakjo Kelas 1 Palembang.

Pengumuman DJP :

Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2024 Tentang Imbauan Kepada Pengusaha Kena Pajak untuk Menyampaikan Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan, yang terbatas hingga 30 Juni 2024. Sehubungan telah terbitnya PMK 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  • Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP Cabang terkait PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak memilih untuk melakukan pemusatan tempat PPN terutang pada tempat tinggal atau tempat kedudukan.
  • Untuk membiasakan dan memberikan kemudahan, PKP yang belum melakukan pemusatan tempat PPN terutang diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang pada tempat tinggal atau tempat kedudukan.
  • Tata cara pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang diatur dalam PER DJP Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.
  • DJP akan melakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tinggal atau tempat kedudukan per tanggal 1 Juli 2024 terhadap PKP yang tidak menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024.

Peraturan Baru mengenai Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon :

Telah terbit peraturan baru mengenai Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2024 (Perpres 14/2024) Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan Dan Penyimpanan Karbon, yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 30 Januari 2024. Berdasarkan Perpres 14/2024 dijelaskan bahwa :

  • Dalam Wilayah Kerja dilaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, selain kegiatan tersebut dapat dilakukan kegiatan penyelenggaraan Carbon Capture and Storage (CSS) yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama.
  • Kontrak kerja sama dalam penyelenggaraan CSS wilayah kerja dapat berupa kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengambilan biaya operasi, kontrak bagi hasil gross split atau kontrak kerja sama lainnya.
  • Melaksanakan kegiatan CCS di Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama Kontraktor melalui SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya menyampaikan rencana penyelenggaraan CCS. Rencana penyelenggaraan CCS harus disertai sertifikasi kapasitas Penyimpanan Karbon.
  • Penyelenggaraan CCS pada Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dilaksanakan berdasarkan lzin Eksplorasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan lzin Operasi Penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang diterbitkan oleh Menteri.
  • Penyiapan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko awal dan evaluasi teknis atas hasil pengolahan data, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, atau survei umum.
  • Menteri memberikan lzin Eksplorasi setelah pemenang seleksi terbatas atau lelang memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang berlaku selama 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 4 (empat) tahun.
  • Menteri memberikan Izin Operasi Penyimpanan setelah pemegang lzin Eksplorasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang diberikan paling lama 3O (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan dengan mempertimbangkan kapasitas penyimpanan.
  • Penangkapan Karbon dilakukan melalui :
  1. Pemisahan Karbon pada fasilitas produksi Minyak dan Gas Bumi
  2. Penangkapan Karbon hasil pembakaran.
  3. Tangkapan pra-penyalaan.
  4. Tangkapan pembakaran oxyfuel.
  5. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Kegiatan usaha Pengangkutan Karbon dilaksanakan berdasarkan lzin Transportasi Karbon setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang dilakukan menggunakan pipa, truk, kapal dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
  • Penginjeksian dan Penyimpanan Karbon dapat dilakukan pada ZTI berupa Depleted Reseruoir, Storage Akuifer Asin, atau lapisan batubara.
  • Kapasitas Penyimpanan Karbon diprioritaskan untuk penghasil Karbon domestik.
  • Kontraktor dan pemegang lzin Operasi Penyimpanan yang menyelenggarakan CCS wajib mengalokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total kapasitas Penyimpanan Karbon untuk dicadangkan sebagai Penyimpanan Karbon domestik dan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk sebagai Penyimpanan Karbon yang berasal dari luar negeri.
  • Penutupan penyelenggaraan CCS dilakukan dalam hal:
  1. Kapasitas Penyimpanan Karbon pada ZTI sudah penuh :
  2. Tidak terdapat lagi Karbon yang diinjeksikan.
  3. Jangka waktu Izin Operasi Penyimpanan berakhir dan tidak diperpanjang.
  4. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama akan berakhir dan tidak dilanjutkan pengelolaan CCS.
  5. Terjadi kondisi tidak aman yang menyebabkan penghentian sementara dan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik.
  6. Keadaan kahar yang menyebabkan penutupan kegiatan CCS sebagai pilihan terbaik.
  7. Sudah tidak ekonomis berdasarkan kajian keekonomian Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan.
  • Penyelenggaraan CCS yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan/atau Izin Operasi Penyimpanan dapat dimonetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan (storage fee).
  • Pemegang lzin Eksplorasi dan Izin Transportasi Karbon yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi ZTI, operasi Penyimpanan Karbon, atau Pengangkutan Karbon, dan/atau pencabutan izin.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.