Weekly Tax Summary – 22 Jan 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Pemerintah Telah Terbitkan Peraturan Mengenai PKKU Dalam Transaksi Hubungan Istimewa
  • Kenaikan Pajak SPA 40% Pelaku Usaha Di Bali Khawatir Terapis Akan Pindah Ke Luar Negeri
  • Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75% Merupakan Bagian Dari Desentralisasi Fiskal
  • Pengusaha Hiburan Di Bali Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden Atas Penerapan Pajak Hiburan Hingga 40% – 75%
  • PHRI Akan Mengajukan Judicial Review Ke MK Terhadap Kenaikan Pajak Hiburan
  • DKI Jakarta Resmi Naikan Pajak Hiburan Menjadi 40%
  • Kemenkeu Akan Menjadwalkan Pertemuan Dengan Kemenparekraf Dan Para Pelaku Usaha Hiburan Dalam Penetapan Pajak Hiburan 40%
  • DKI Jakarta Naikan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebesar 0,5%
  • Kenaikan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Mulai Diberlakukan Pada Januari 2025
  • DKI Jakarta Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dihapuskan Berlaku Januari 2025
  • Kenaikan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah Di Bali
  • Pemprov DKI Jakarta Resmi Naikan Tarif PBB Sebesar 0,5%
  • Tindak Pidana Pajak Timbulkan Kerugian Negara Sebesar Rp.912,55 Juta
  • Peraturan Baru PMK Nomor 142 Tahun 2023 Tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
  • Peraturan Baru PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi

Pemerintah telah menerbitkan PMK 172/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Aturan PKKU ini mengenai kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement), jenis dokumen/informasi tambahan dalam transaksi hubungan istimewa, serta pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure) yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Para pelaku usaha spa di Bali mengkhawatirkan jika para terapis professional akan memilih bekerja ke luar negeri sebagai dampak kenaikan pajak spa hingga 40% dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayar gaji tersebut. Kenaikan pajak spa ini juga mengakibatkan aktivitas spa terhenti  karena biaya yang mahal.

Berdasarkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam aturan kenaikan pajak hiburan  menjadi minimal 40% dan maksimal 75%. Kenaikan pajak hiburan tersebut dilakukan sebagai bagian dari desentralisasi fiskal.

Pengusaha hiburan di Bali merasa keberatan atas penerapan pajak hiburan sebesar 40% hingga 75%. Para pengusaha akan berkirim surat terbuka kepada presiden untuk meminta peninjauan kembali kenaikan pajak untuk spa, kelab malam, karaoke, bar, dan diskotik. Sebanyak 30 pelaku usaha hiburan juga akan memohon uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pajak dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Selanjutnya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan mengajukan judicial review terhadap UU besaran pajak hiburan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). PHRI meminta pasal yang mengatur aturan besaran pajak 40%-75% dihapus. Karena akan berdampak negatif bagi dunia pariwisata di Indonesia.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta resmi menaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi 40%. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 5 Januari 2024 sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Kemenkeu akan menjadwalkan pertemuan dengan Kemenparekraf bersama asosiasi pelaku usaha hiburan. Hal ini untuk membahas pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada kategori hiburan. 5 jenis jasa hiburan itu dikenakan tarif pajak cenderung tinggi karena dianggap hanya dikonsumsi masyarakat tertentu. Untuk memberikan rasa keadilan antar daerah, maka ditetapkan batas bawah 40% dari sebelumnya tidak ada batas bawah.

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru mengenai kenaikan tarif pajak progresif kendaraan bermotor mulai kendaraan kedua dan seterusnya naik 0,5%. Hal ini sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kedua 3%, ketiga 4%, keempat 5%, kelima dan seterusnya ditetapkan sebesar 6%. Namun, untuk tarif PKB oleh Badan tidak dikenakan pajak progresif.

Pemprov DKI Jakarta merilis aturan baru mengenai kenaikan pajak progresif pada kendaraan bermotor tersebut. Jika seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu dalam jenis atau jumlah roda yang sama maka kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan pajak progresif. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Januari 2025.

Selanjutnya, menurut Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak lagi dikenakan tarif pajak untuk kendaraan penyerahan kedua alias kendaraan bekas. Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2025.

Disisi lain, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Tabanan, Bali bahwa retribusi pelayanan sampah mengalami kenaikan sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif retribusi sampah ini berlaku sejak 2 Januari 2024 yang sasarannya adalah pelayananan persampahan di pasar dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

PBB

Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) naik dari 0,01% – 0,3% menjadi sebesar 0,5%. Hal ini sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sementara tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%.

Pidana Pajak

Penyidik Pajak (PPNS) dari  Kanwil DJP Jakarta Selatan II menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jaksel, telah melakukan tindak pidana pajak yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.912,55 juta. Didiga dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN tidak benar atau lengkap. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Peraturan Baru mengenai Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB :

Telah terbit peraturan baru mengenai Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB, berdasarkan PMK Nomor 142 Tahun 2023 (PMK 142/2023) Tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2023 dan berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan PMK 142/2023 dijelaskan bahwa :

  • Biaya Operasional Pemungutan (BOP) adalah biaya yang meliputi kegiatan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh DJP.
  • Penerimaan PBB terdiri atas penerimaan negara yang berasal dari objek PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan migas bumi, panas bumi, mineral atau batubara dan sektor lainnya.
  • Rincian objek PBB atas masing-masing sektor sesuai PMK mengenai klasifikasi objek pajak PBB.
  • Penerimaan PBB tersebut dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk DBH sesuai peraturan perundang-undangan setelah memperhitungkan BOP.
  • Tarif BOP ditetapkan sebagai berikut :
  1. Sektor Perkebunan sebesar 5,4%.
  2. Sektor Perhutanan sebesar 5,85%.
  3. Sektor Pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 6,3%.
  4. Sektor Pertambangan untuk pengusahaan panas bumi sebesar 6,3%.
  5. Sektor Pertambangan mineral atau batubara sebesar 6,3%.
  6. Sektor lainnya sebesar 6,3%.

Peraturan Baru mengenai Pelaksanaan Pemotongan PPh Pekerjaan Jasa Kegiatan Pribadi :

Telah terbit peraturan baru mengenai Pelaksanaan Pemotongan PPh Pekerjaan Jasa Kegiatan Pribadi, berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Berdasarkan PMK 168/2023 dijelaskan bahwa :

  • Pemotongan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan wajib dilakukan oleh Pemotong Pajak yang terdiri atas :
  1. Pemberi kerja, orang pribadi dan badan baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit.
  2. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan RI di luar negeri.
  3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya.
  4. Orang pribadi dan Badan, termasuk jasa tenaga ahli atau pekerjaan bebas.
  5. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya.
  • Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban pemotongan pajak meliputi kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 meliputi pegawai tetap, pensiunan, anggota dewan komisaris atau pengawas menerima imbalan secara tidak teratur, pegawai tidak tetap, peserta kegiatan dan peserta program pensiun berstatus pegawai serta mantan pegawai.
  • Yang Tidak termasuk penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 yaitu Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pebajat lain dari negara asing, serta pejabat perwakilan organisasi internasional.
  • Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
  • Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan yaitu penghasilan bruto dalam 1 Masa Pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).
  • PKP merupakan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
  • Pengurangan diperbolehkan bagi pegawai tetap yaitu :
  1. Biaya jabatan, besarnya ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dan paling banyak Rp.6 juta/tahun atau Rp.500 ribu/bulan.
  2. Iuran terkait program pensiun dan hari tua, besarnya biaya pensiun ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dan paling banyak Rp.2,4 juta/tahun atau Rp.200 ribu/bulan.
  3. Zakat atau sumbangan keagamaan.
  • Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yaitu pengahsilan bruto tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dan jumlah sehari lebih dari Rp.2,5 juta sebesar 50%, serta untuk bukan pegawai ditetapkan sebesar 50%.
  • Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas Tarif Efektif bulanan/harian dan Tarif Pasal 17 UU PPh.
  • Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sebesar 20% dan bersifat final sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).
  • PPh Pasal 21 yang wajib dipotong bagi pegawai tetap pada setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dasar pengenaan pemotongan.
  • Masa pajak terakhir yaitu sebesar selisih antara PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak dengan PPh 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir.
  • Pengahsilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN/APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi pejabat negeri, PNS, Anggota TNI dan Anggota Polri, serta pensiunan.
  • Pemotong pajak wajib :
  1. Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 yang terutang setiap masa pajak.
  2. Membuat bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21/26 dan memberikan bupot kepada penerima penghasilan.
  3. Membuatan dan menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21/26.
  • Tata cara penghitungan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sesuai petunjuk umum dan contoh tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.