Weekly Tax Summary – 29 Jan 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Sentuh Angka 10%
  • Bapenda DKI Jakarta Penerimaan Pajak Sebesar Rp.43,52 Triliun Pada Tahun 2023
  • Setoran Penerimaan Pajak Dari Bisnis Pinjaman Online Pada 2023 Sebesar Rp.647,52 Milyar
  • Penerimaan Pajak Bisnis Fintech dan Kripto Terkumpul Sebesar Rp.1,11 Triliun Pada 2023
  • Menko Marves Menunda Kebijakan Kenaikan Pajak Hiburan
  • Pemerintah Akan Keluarkan Surat Edaran Insentif Fiskal Pajak Hiburan
  • Pemkot Surabaya Tetapkan Pajak Hiburan 50% Dan Jenis Usaha Karaoke Keluarga Hanya 40%
  • Pemkot Bali Tetapkan Insentif Fiskal Sebesar 15% Pada Pajak Hiburan
  • Pemkot Jogja Memutuskan Kenaikan Pajak Hiburan Sebesar 40%
  • Pajak Restoran Mewah Di Kulon Progo DIY Naik Menjadi 10% Pada Februari 2024
  • Pemerintah Rencana Akan Naikan Pajak Motor Non-Listrik (Motor Bensin)
  • Kekhawatiran Masyarakat Dalam Potongan PPh Pasal 21 Di Akhir Tahun Akan Membesar
  • Peraturan Baru PER DJP Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26

Berdasarkan DJP Kemenkeu, tax ratio Indonesia masih rendah menyentuh angka sekitar 10% meski target penerimaan pajak mencapai target dalam waktu tiga tahun terakhir ini. Dengan mematangkan Core Tax System yang rencananya akan meluncur pada pertengahan tahun ini diharapkan penerimaan pajak ke depannya juga akan ikut meningkat.

Bapenda DKI Jakarta membukukan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.43,52 triliun sepanjang 2023. Realisasi tersebut sudah setara 101,2% dari target penerimaan pajak DKI Jakarta sesuai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 43 triliun.

Penerimaan Pajak

DJP Kemenkeu mengumpulkan penerimaan pajak dari bisnis fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) sebesar Rp.647,52 milyar sejak diberlakukan pada 1 Mei 2022. Hal ini diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech).

Kemudian, DJP Kemenkeu berhasil mengumpulkan pajak dari bisnis fintech peer to peer (P2P) lending dan pajak kripto sebesar Rp.1,11 triliun sampai akhir tahun 2023. Sama halnya dengan pajak fintech, pajak kripto berlaku 1 Mei 2022 mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022 sesuai dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pajak Daerah

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut meminta pemerintah daerah untuk menunda kebijakan kenaikan pajak hiburan. Beragam penolakan datang dari para pelaku usaha yang mengaku sangat keberatan terkait penerapan pajak hiburan 40% – 75% ini. Dikarenakan akan berdampak pada banyak pihak, termasuk pedagang kecil dan banyaknya pekerja.

Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mengenai insentif fiskal serta keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75%. Dalam Pasal 101, UU HKPD mengenai pemberian insentif atau keringanan pajak hiburan berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan atau sanksinya.

Berdasarkan Pemkot Surabaya menetapkan pajak hiburan jenis usaha diskotek, karaoke dewasa, club malam, bar, spa dan sejenisnya sebesar 50% sesuai Perda 7 tahun 2023. Untuk jenis usaha karaoke keluarga dalam Perda tersebut ditetapkan sebesar 40%.

Pemkot Denpasar, Bali memutuskan memberikan insentif fiskal terkait pengenaan pajak hiburan tertentu tarif menjadi 15%. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan atas usulan yang disampaikan para wajib pajak yang bergerak di sektor hiburan tertentu seperti karaoke dan spa.

Kemudian, Pemkot Jogja dalam kenaikan pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa memutuskan mengambil pajak sebesar 40%. Kenaikan pajak hiburan ini harus masuk pada proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa pajak restoran di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan naik menjadi 10% pada Februari 2024. Kenaikan ini berlaku untuk restoran mewah kelas nasional dan internasional.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut merencanakan untuk menaikan pajak motor non-listrik (motor bensin). Kebijakan tersebut untuk mensubsidi transportasi umum seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat. Namun, kebijakan itu dianggap akan memberatkan pengguna sepeda motor bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan PP 58/2023 pemerintah menyederhanakan penghitungan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata (TER). Namun, masyarakat khawatir potongan pajak di akhir tahun atau Desember akan lebih besar jika menggunakan TER. Meskipun gaji Januari sampai November akan terasa besar karena potongan pajak yang lebih kecil.

Peraturan Baru mengenai Tata Cara Pembuatan Bupot PPh 21/26 Dan Penyampaian SPT Masa PPh 21/26 :

Telah terbit peraturan baru mengenai Tata Cara Pembuatan Bupot PPh 21/26 Dan Penyampaian SPT Masa PPh 21/26, berdasarkan PER DJP Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian SPT PPh  Pasal 21/26, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2024 dan berlaku pada masa Januari 2024. Berdasarkan PER-2/PJ/2024 dijelaskan bahwa :

  • Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, memberikan Bukti Pemotongan tersebut kepada Penerima Penghasilan, dan melaporkan kepada DJP menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
  • Tata cara pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tercantum dalam Lampiran I huruf B bagian dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tetap dibuat dalam hal :
  1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP.
  2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong nihil, karena adanya surat keterangan bebas atau dikenakan tarif 0%.
  3. PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dan diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  4. Jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nuhil berdasarkan persetujuan pajak berganda yang ditunjukkan adanya surat keterangan domisili wajib pajak.
  • Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, penerima penghasilan yang dipotong tersebut harus memberikan informasi identitas berupa NPWP bagi wajib pajak dalam negeri atau identitas pajak lainnya (tax identification number) bagi wajib pajak luar negeri.
  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang tercantum dalam Lampiran II huruf A terdiri atas :
  1. Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 – (Formulir 1721).
  2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721- I).
  3. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau PPh Pasal 26 – (Formulir 1721-II).
  4. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-III).
  5. Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan PPh Pasal 21/26 – (Formulir 1721-IV).
  6. Daftar Biaya – (Formulir 1721-V).
  • Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dibuat dan dilaporkan dalam bentuk Formulir Kertas yang ditandatangani pemotong pajak dan dibubuhi cap atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik.
  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Formulir Kertas disampaikan oleh pemotong pajak secara langsung ke KPP/KP2KP, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
  • SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik disampaikan oleh pemotong pajak melalui aplikasi e-Bupot 21/26 di laman DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
  • Pemotong Pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Formulir Kertas untuk masa-masa pajak berikutnya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
  • Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam hal memenuhi ketentuan dalam bentuk Dokumen Elektronik, tetapi tetapi tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen Elektronik.
  • Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
  • Untuk Masa pajak Januari 2024, pemotong pajak dapat memberikan :
  1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau PPh Pasal 26 – (Formulir 1721-VI).
  2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII).
  3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII).

kepada Penerima Penghasilan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.