Weekly Tax Summary – 18 Mar 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Terdapat 7 Juta Wajib Pajak Telah Laporkan SPT Tahunan 2023 Hingga Saat Ini
  • Penerimaan Sektor Usaha Ekonomi Digital Sebesar Rp.22,179 Triliun Hingga Februari 2024
  • Rencana Kebijakan Kenaikan Tarif PPN Dari 11% Menjadi 12% Pada 2025
  • Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Dalam Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
  • Tarif PPN Naik 12% Bebani Masyarakat Terutama Kalangan Menengah
  • Persyaratan Fasilitas Insentif PPN DTP 100% Pembelian Rumah Tapak dan Rumah Susun
  • Pemerintah Himbau Wajib Pajak Segera Memadankan NIK Jadi NPWP Sebelum 1 Juli 2024
  • Tujuan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Sebesar 10%
  • Kebijakan Pemkot Surabaya Naikan Tarif Pajak Reklame Sebesar 25%

DJP Kemenkeu melaporkan sudah ada 7 juta Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 hingga saat ini. Jumlah pelaporan SPT Tahunan ini naik 5,68% YoY dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun SPT Tahunan 2023 yang telah disampaikan ini terdiri atas 212.580 SPT Tahunan PPh Badan dan 6,79 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Batas lapor SPT untuk WPOP hingga 31 Maret 2024, sementara untuk pelaporan Wajib Pajak Badan akan ditutup pada 30 April 2024.

Pemerintah mencatat penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp.22,179 triliun hingga 29 Februari 2024. Jumlah penerimaan ini berasal dari pemungutan PPN PMSE sebesar Rp.18,15 triliun, Pajak Kripto sebesar Rp.539,72 milyar, Pajak Fintech (P2P Lending) sebesar Rp.1,82 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp.1,67 triliun. Khusus PMSE, pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN hingga Februari 2024. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

PPN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan pemerintahan dalam kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Diketahui tarif PPN saat ini sebesar 11% sejak 2022 dan kenaikan akan berlanjut pada 2025 sesuai dengan UU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ketua Badan Anggaran DPR menilai rencana kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 memang memberikan dampak kenaikan pendapatan negara. Namun, kenaikan ini juga memberikan dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12% dan akan membuat konsumsi masyarakat turun 3,2%, upah minimal anjlok, serta munculnya berbagai risiko ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai rencana kebijakan kenaikan tarif PPN 12% tersebut akan membebani masyarakat terutama kelas menengah. Karena kelas menengah tidak hanya bisa mengurangi belanja, tetapi juga terpaksa menggunakan tabungan karena harga barang yang mereka beli akan semakin mahal.

PPN DTP

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan fasilitas insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun sesuai PMK 120/2023. Pemerintah juga memberikan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp.4 Juta/rumah terhitung sejak November 2023 hingga Desember 2024. Adapun persyaratan mendapatkan fasilitas PPN DTP tersebut yaitu :

  • Harga jual paling tinggi Rp.5 milyar.
  • PPN terutang periode November – Desember 2023, sepanjang penyerahan rumah fisik akan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) paling lambat 31 Desember 2024.
  • Hunian harga maksimal Rp.5 milyar bisa dapat PPN DTP paling banyak hanya sampai Rp.2 milyar.
  • Apabila serah terima rumah dibuktikan dengan BAST dilakukan pada periode November 2023 – Juni 2024, PPN DTP diberikan 100%.
  • Apabila BAST dilakukan pada periode Juli – Desember 2024, maka PPN DTP diberikan hanya sebesar 50%.

NIK – NPWP

Pemerintah menghimbau para wajib pajak untuk segera memadankan NIK menjadi NPWP yang harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2024. Dikarenakan penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh berlaku pada 1 Juli 2024 sesuai dengan PMK 136/2023. Dengan pemadanan ini nantinya NPWP 15 digit tidak akan berlaku lagi.

Pajak Daerah

Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif cukai untuk rokok sebesar 10% pada 2024. Hal tersebut dikarenakan konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar setelah beras. Tujuan diberlakukan pemungutan cukai untuk mengendalikan konsumsi dan efek negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sementara, tujuan diberlakukan pemungutan tarif pajak rokok untuk melindungi masyarakat atas dampak negatif rokok, meningkatkan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kebijakan Pemkot Surabaya menaikan tarif Pajak Reklame sebesar 25% mulai 1 Januari 2024 sesuai dengan Perda Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan tersebut ditolak karena memberatkan para pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.