Weekly Tax Summary – 01 Apr 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Penerimaan Pajak Terkumpul Sebesar Rp.342,88 Triliun Alami Perlambatan Karena Penurunan Harga Komoditas Pada Tahun 2023
  • Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Atau Industri Pengolahan Kontribusi Terbesar Mencapai Rp.85,29 Triliun Atau 25,64%
  • Dikenakan Pajak Hotel dan Pajak Makan Minum Di Kapal Wisata Labuan Bajo Sebesar 10%
  • Pemprov Bali Akan Berikan Insentif Pelaku Pariwisata Dalam Pungutan Retribusi Turis Asing
  • Kebijakan Bea Cukai Barang Bawaan Penumpang Ke Luar Negeri Hanya Bersifat Opsional
  • Melaporkan Barang Bawaan Ke Luar Negeri Pada Bea Cukai Agar Tidak Dipungut Pajak Impor
  • Real Estat Indonesia Minta Insentif PPN DTP Diperpanjang Jika PPN Naik Jadi 12%
  • Alasan DJP Menerapkan Potongan PPh 21 Untuk THR Wajib Pajak
  • Penyidikan 2 Tersangka Tindak Pidana Pajak Dihentikan Telah Lunasi Denda Rp.4,17 Milyar
  • Pengumuman Nomor PENG-9/PJ.09/2024 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan penerimaan pajak terkumpul sebesar Rp.342,88 triliun hingga 15 Maret 2024. Realisasi penerimaan pajak ini mengalami perlambatan mencapai 17,24% dari target APBN 2024. Dikarenakan penurunan harga komoditas pada 2023 yang berakibatnya baru diarasakan di 2024 ini.

Berdasarkan data Kemenkeu penerimaan pajak dari sektor manufaktur atau industri pengolahan menjadi kontribusi yang terbesar pertama mencapai Rp.85,29 triliun atau 25,64% hingga 15 Maret 2024. Namun, setoran pajak dari industri pengolahan ini turun 12,3%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas sejalan dengan peningkatan restitusi dan penurunan angsuran PPh Badan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat NTT, dalam pemungutan pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum dari kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo ini sama dengan seperti pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di daratan sebesar 10%. Hal ini sesuai Perda Kab Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Ketua DPRD Bali I menghimbau Pemprov Bali untuk memberikan insentif bagi pelaku pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan yang ikut membantu melaksanakan pungutan turis asing. Dinas Pariwisata Bali mencatat hanya sekitar 40% turis asing yang membayar pungutan sebesar Rp.150 ribu atau 10 US$. Maka, Pemprov Bali perlu merevisi Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Bea Cukai

Bea Cukai memberikan penjelasan terkait regulasi barang bawaan penumpang ke luar negeri yang merupakan hanya bersifat opsional dan bukan kewajiban. Aturan ini sesuai PMK 203/2017 yang sudah berlaku. Kebijakan tersebut diatur untuk mempermudah pelayanan penumpang yang bawa barang tertentu ke luar negeri yang kemudian akan dibawa kembali ke Indonesia.

Regulasi barang bawaan penumpang ke luar negeri diminta melaporkan barang bawaannya ke petugas Bea Cukai di terminal kedatangan dan mengisi formulir Surat Persetujuan Membawa Barang (SPMB). Hal ini dilakukan untuk menghindari pemungutan pajak impor atas barang bawaan saat kembali ke Indonesia. Kebijakan layanan tersebut sifatnya opsional dan tidak wajib melaporkan barang bawaannya.

PPN DTP

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp.5 milyar yang akan berakhir 2024. Karena mulai 1 Januari 2025 pemerintah akan resmikan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak besar pada sektor properti yang akan menyebabkan kenaikan harga properti dan turunnya daya beli masyarakat terhadap rumah atau hunian.

PPh 21

DJP Kemenkeu, menjelaskan terkait besarnya potongan pajak yang dikeluhkan masyarakat karena adanya tunjangan hari raya (THR). Dengan penerapan TER, maka pemberi kerja hanya menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan bersangkutan dikali tarif sesuai tabel TER. Penerapan metode penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER tidak akan menambah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan tarif TER diterapkan untuk mempermudah penghitungan PPh pasal 21 masa pajak Januari hingga November.

Tindak Pidana Pajak

Kanwil DJP Jawa timur II menghentikan penyidikan atas tersangka tindak pidana perpajakan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Konstruksi Gedung Lainnya. Kegiatan penyidikan tidak dilanjutkan karena kedua tersangka telah melunasi kewajiban pajaknya dengan nilai pembayaran masing-masing Rp.2.089.485.800 dan total keseluruhan pelunasan sebesar Rp.4.178.971.600. Dengan demikian Kejaksaan Agung telah memutuskan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Pengumuman DJP

Pengumuman Nomor PENG-9/PJ.09/2024 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sehubungan telah terbitnya PMK 196/2021 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2023 dalam Pasal 18 disampaikan bahwa :

  • Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih harus menyampaikan laporan realisasi kepada DJP secara elektronik melalui laman DJP.
  • Informasi investasi yang dicantumkan dalam laporan merupakan informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.
  • Kewajiban penyampaian laporan disampaikan paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 untuk penyampaian laporan tahun pertama dan pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan laporan realisasi PPS paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 untuk pelaporan tahun kedua.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.