Weekly Tax Summary – 15 Apr 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • DJP Kemenkeu Akan Optimalkan Penerimaan Setoran PPh Badan Pada Tahun 2024 Ini
  • Pemerintah Kerja Keras Capai Quattrick Dalam Penerimaan Pajak Ditengah Penurunan Harga Komoditas
  • Core Tax Administration System (CTAS) Siap Diimplementasikan Pada 1 Juli 2024 Berikan Kemudahan Bagi Wajib Pajak
  • Transaksi Aset Kripto Mencapai Rp.33,69 Triliun Dan Terima Setoran Pajak Kripto Sebesar Rp.539,72 Milyar Pada Februari 2024
  • Tercatat 67.469.000 Atau 91,7% NIK Sebagai NPWP Mulai Berlaku Pada 1 Juli 2024
  • Layanan Aplikasi E-Bupot Mudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Lihat Bukti Potong Pajak
  • Dampak Kenaikan PPN Jadi 12% Bagi Sektor Pariwisata
  • Pajak Hiburan Jakarta Diatas 40% Namun Pajak Makanan Minuman Di Tempat Hiburan Tetap Dikenakan 10%
  • Pemkot Medan Sepakati Kenaikan Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum

DJP Kemenkeu akan memonitor pergerakan harga komoditas yang berdampak kepada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan. Penurunan PPh Badan ini disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023 yang berakibat pada peningkatan restitusi pada 2024. Maka, DJP Kemenkeu akan terus melakukan pengawasan untuk sektor-sektor yang tidak terpengaruh langsung dari harga komoditas. Dengan demikian penurunan harga komoditas masih akan menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun ini.

DJP Kemenkeu berhasil terkumpul penerimaan pajak selama periode 2021 hingga 2023. Namun, untuk mencapai quattrick (cetak prestasi selama empat tahun berturut-turut) penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah harus lebih bekerja keras lagi dalam mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp.1.989,9 triliun. Dikarenakan penurunan harga komoditas akan menghambat pencapaian kinerja penerimaan pajak pada 2024.

Disisi lain, DJP Kemenkeu bersiap mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS) mulai 1 Juli 2024. CTAS akan menggantikan sistem lama yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Sistem terbaru ini akan memberikan fasilitas layanan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak Kripto

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total transaksi aset kripto mencapai Rp.33,69 triliun pada Februari 2024 atau 144,13% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah total investor aset kripto tercatat sejumlah 19,18 juta per Februari 2024. Serta pemerintah menerima setoran pajak kripto sebesar Rp.539,72 milyar pada 29 Februari 2024.

NIK – NPWP

DJP Kemenkeu mencatat sudah 91,7% atau 67.469.000 NIK sebagai NPWP tersisa 6.106.964 NIK lagi yang belum validasi jadi NPWP. Penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai berlaku pada 1 Juli 2024, dalam penerapan tersebut sudah diundur yang semula 1 Januari 2024 sesuai dalam PMK Nomor 136 Tahun 2023. Mundurnya penerapan NIK jadi NPWP dilakukan dengan mempertimbangkan waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS).

PPh

DJP Kemenkeu menyediakan layanan aplikasi bukti potong pajak atau e-bupot untuk membuat wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan dapat melihat bukti potong pajak ke perusahaan dalam setiap bulannya. Layanan e-bupot disediakan seiringan dengan penerapan skema pemotongan pajak tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku pada 1 Januari 2024. Metode penghitungan PPh 21 mengalami perubahan diterbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

PPN

Dalam kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak pada sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti tiket pesawat dan kamar hotel. Dikarenakan akan membuat wisatawan domestik mengurangi perjalanannya sebagai dampak kenaikan PPN yang akan menyebabkan industri ini menurun.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang menetapkan kenaikan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75% sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2024. Meskipun pajak hiburan naik, untuk pajak makanan dan minuman di tempat hiburan tersebut tetap dikenakan 10% mengacu pada aturan lama.

DPRD dan Pemkot Medan sepakati dalam kenaikan tarif retribusi parkir kendaraan di tepi jalan umum. Tarif retribusi parkir tersebut diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 yang dijelaskan bahwa ada 5 kategori untuk parkir kendaraan mulai sepeda motor hingga truk gandengan. Tarif parkir sepeda motor awalnya Rp.2 ribu menjadi Rp.3 ribu, sedangkan mobil yang awalnya Rp.3 ribu menjadi Rp.5 ribu.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.