Weekly Tax Summary – 22 Apr 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Penerimaan Pajak Digital Dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah Sebesar Rp.1,67 Triliun Pada Februari 2024
  • Resiko Wajib Pajak Orang Pribadi Jika Tidak Memadankan NIK Jadi NPWP
  • Setoran PPN PMSE Ke Kas Negara Mencapai Rp.18,74 Triliun Pada Maret 2024
  • Pajak Fintech Dan Pajak Kripto Berhasil Dikumpulkan Sebesar Rp.2,53 Triliun Hingga Maret 2024
  • Kebijakan Pembatasan Dan Jenis Barang Kiriman PMI Dibebaskan Bea Masuk Senilai US$ 1.500/tahun Atau Setara Rp.24 Juta
  • Menteri Perdagangan Hanya Revisi Kebijakan Terkait Aturan Barang Kiriman PMI
  • Pemerintah Tak Lagi Batasi Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia Dari Luar Negeri
  • Tarif Retribusi Sampah Di Palembang Naik Jadi Rp.25 Ribu/Ton
  • Tercatat 5.756 Wajib Pajak Ajukan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh 25 Tahun 2023

DJP Kemenkeu mengoptimalkan penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya yang berasal dari penerimaan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mencapai sebesar Rp.1,67 triliun hingga Februari 2024. Hal ini diberlakukan dalam Pasal 2 PMK 58/2022 dijelaskan pihak lain ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan. Pihak lain merupakan marketplace pengadaan dan ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan.

NIK – NPWP

DJP Kemenkeu meminta agar para wajib pajak untuk segera memadankan NIK jadi NPWP paling lambat 31 Juni 2024. Pemadanan dilakukan sesuai dengan PMK Nomor 112 Tahun 2022. Bagi Wajib Pajak Pribadi yang belum memadankan NIK jadi NPWP hingga tenggat waktu yang diberikan DJP, maka akan terkendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP seperti pelaporan SPT dan lain sebagainya.

PPN PMSE

DJP mencatat jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp.18,74 triliun hingga akhir Maret 2024. Setoran tersebut berasal dari 154 pelaku usaha PMSE yang merupakan bagian dari 167 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN atas produk digital luar negeri yang dijual di dalam negeri. Dengan demikian para pelaku usaha berkewajiban memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Pajak Fintech dan Pajak Kripto

DJP Kemenkeu berhasil kumpulkan pajak fintech peer to peer (P2P) lending dan pajak kripto sebesar Rp.2,53 triliun hingga Maret 2024. Aturan pajak fintech tersebut merupakan jenis pajak baru yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2022 yang telah diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (fintech). Sama halnya dengan pajak kripto yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022 serta mulai dibayarkan dan dilaporkan pada Juni 2022 sesuai dengan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Bea Cukai

Pemerintah mencabut kebijakan pembatasan jumlah dan jenis barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Aturannya kembali kepada aturan lama yakni barang kiriman PMI dibebaskan bea masuk senilai US$ 1.500/tahun atau setara Rp 24 juta (kurs Rp 16.201). Barang kiriman PMI tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, tetapi kembali kepada Permendag 25 Tahun 2022.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan menegaskan tidak mencabut aturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Namun, ada sejumlah kebijakan yang direvisi terkait aturan barang kiriman PMI. Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur dalam PMK 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dijelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

Kemudian, Pemerintah tidak lagi membatasi jumlah dan jenis barang bawaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri. Khusus untuk TKI pembatasannya hanya mencakup pembebasan pengenaan bea masuk dan PPN senilai US$ 1.500 atau setara Rp24,3 juta (asumsi kurs Rp.16.205 per dolar AS) per tahun. Menteri Perdagangan sebelumnya telah merevisi Permendag 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag 03 Tahun 2024, aturan yang lebih ketat dan berlaku sejak 10 Maret 2024.

Retribusi Daerah

Kepala UPTD TPA Sukawinatan, Palembang, menjelaskan adanya tarif membuang sampah ke TPA sebagai retribusi daerah. Adanya kenaikan tarif sejak Perda Nomor 27 Tahun 2011 direvisi dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan Perda mengatur untuk tonase berbanding dengan harga per satuan kilogram, tarif yang dikenakan awalnya tonase 1 ton sebesar Rp.10 ribu dan sekarang naik jadi 1 ton sebesar Rp.25 ribu.

Angsuran PPh 25

DJP Kemenkeu mencatat sebanyak 5.756 wajib pajak telah mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2023. Sektor terbanyak yang memanfaatkan insentif tersebut adalah sektor perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak. Untuk tahun 2024, pengajuan permohonan pengurangan baru dapat disampaikan apabila sesudah tiga bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-537/PJ/2000.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.