Weekly Tax Summary – 29 Apr 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Penerimaan Pajak Hingga Maret 2024 Tembus Sebesar Rp.393,91 Triliun
  • Rendahnya Tingkat Rasio Kepatuhan WPOP Non Karyawan Hanya Sebesar 23,1%
  • Perlunya Upaya Pemerintah Dalam Tingkatkan Kepatuhan WPOP Non Karyawan
  • Keluhkan Atas Pembelian Sepatu Rp.10 Juta Dikenakan Bea Masuk Sebesar Rp.31,8 Juta
  • Tanggapan Bea Cukai Terhadap Bea Masuk Rp.31,8 Juta Sesuai Peraturan
  • Dikenakan Sanksi Terhadap Pembelian Sepatu Rp.10 Juta Pada Bea Masuk
  • Cara Agar Beli Barang Impor Online Tidak Dikenakan Sanksi
  • Rencana Penerapan Pajak Karbon Dan Cukai Minuman Bermanis Dalam Kemasan Menjadi Fokus Utama Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dalam penerimaan pajak hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp.393,91 triliun atau 19,81% dari target APBN 2024. Dengan rincian yaitu PPh Non Migas tercatat Rp.220,42 triliun, setoran PPN dan PPnBM sebesar Rp.155,79 triliun. Namun, untuk PPh Migas hanya mencapai Rp.14,53 triliun, serta setoran PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp.3,17 triliun.

SPT Tahunan

DJP Kemenkeu mencatat 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah dilaporkan oleh wajib pajak hingga 22 April 2024 atau tumbuh sekitar 5,45% yoy. Dari total tersebut, pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non karyawan sebesar 1,14 juta. Sehingga, tingkat rasio kepatuhan masih rendah hanya mencapai 23,1% dari total 4,92 juta WPOP non karyawan.

DJP Kemenkeu perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non karyawan. Sebab tingkat rasio kepatuhan yang masih rendah, hal ini karena perhitungan pajak dan pengisian SPT WPOP non karyawan lebih kompleks dari WPOP karyawan. Untuk meningkatkan kepatuhan formal WPOP non karyawan, DJP harus menyederhanakan perhitungan PPh dan pelaporan SPT tersebut.

Bea Cukai

Seorang pengguna TikTok keluhkan lantaran harus membayar bea masuk Rp.31,8 juta untuk pembelian sepatu impor padahal harga sepatu tersebut hanya sebesar Rp.10,3 juta. Dengan asumsi bea masuk yang harus dibayarkan seharusnya sebesar Rp.5,8jt sesuai dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan aplikasi Mobile Beacukai.

Menurut Bea Cukai perusahaan jasa kiriman yang digunakan adalah DHL, yang melaporkan CIF atau nilai pabean produk U$$ 35,37 atau sekitar Rp.562.736. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan Bea Cukai untuk penetapan nilai barang. Namun, setelah pemeriksaan nilai CIF atau nilai pabean atas barang tersebut sebesar USD 553.61 atau Rp.8.807.935. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dalam Pasal 28 bagian kelima dan Pasal 28 ayat (3) dari PMK Nomor 96 Tahun 2023.

DJBC Kemenkeu hanya menjalankan tugas dengan menghitung bea masuk sesuai nilai barang yang dilaporkan secara online. Jika ada kesalahan, pihak yang menginput data dalam hal ini Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang harus menyampaikan koreksi. Karena Bea Cukai menemukan adanya perbedaan harga riil barang dan yang dilaporkan. Maka otomatis dikenakan sanksi denda sesuai Pasal 6 PP 39/2019, bahwa sanksi denda yang dikenakan mulai dari 100% hingga 1.000% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda.

DJBC Kemenkeu meminta masyarakat yang berbelanja online dari luar negeri harus memberitahukan secara jujur terkait harga barang agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda. Agar tidak terkena denda, importir perlu melaksanakan tiga hal yakni pertama, informasikan kepada penjual atau pengirim barang untuk cermat dalam mengisi data nilai dan jumlah barang sebenarnya. Kedua, rutin cek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia. Ketiga, recheck kepada importir agar dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum dokumen perjanjian pengiriman barang tersebut dikirimkan ke Bea Cukai.

Pajak Karbon dan Cukai Minuman Bermanis Dalam Kemasan

Rencana pemerintah dalam penerapan kebijakan perpajakan mulai dari Pajak Karbon, Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan Tarif PPN 12% menjadi fokus utama pemerintah dan perlu diimplementasikan. Kebijakan tersebut mungkin akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan UU HPP. Termasuk kebijakan pajak karbon yang harus diterapkan karena pertimbangan kebutuhan belanja mitigasi dampak perubahan iklim dan transisi energi yang cukup besar. Serta penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis yang urgent diterapkan karena bisa bantu mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.