Weekly Tax Summary – 13 Mei 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai Rp.393,91 Triliun Hingga Maret 2024
  • Restitusi Pajak Sudah Mencapai Rp.83,51 Triliun Hingga Kuartal I 2024
  • Peraturan Baru Permendag Mengenai Pembebasan Bawa Barang Belanjaan Dari Luar Negeri
  • Jakarta Akan Batasi Usia Kendaraan Dan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Pribadi
  • Upaya Bapenda Jabar Dalam Tingkatkan Pendapatan Pajak Daerah Khususnya PKB

Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.393,91 triliun hingga Maret 2024 atau baru mencapai 19,81% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan ada potensi penerimaan pajak baru yang belum disentuh sebab dibatasi regulasi seperti PPN yang tidak bisa dipungut karena mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengecualian. Serta belum optimal karena adanya aktivitas underground economy atau underground production, yang merujuk pada definisi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Restitusi Pajak

Realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak sudah mencapai Rp.83,51 triliun hingga Kuartal I 2024. Restitusi pajak tersebut tumbuh 96,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara rinci, realisasi restitusi didominasi oleh restitusi PPN Dalam Negeri sebesar Rp.71,30 triliun dan restitusi PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp.11,04 triliun

Bea Cukai

Menteri Perdagangan (Mendag) telah menerbitkan peraturan baru yaitu Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 6 Mei 2024. Dengan aturan baru ini, pembatasan barang impor bawaan penumpang dari luar negeri sudah tidak berlaku lagi yang artinya sudah bebas membawa barang belanjaan dari luar negeri. Namun, tetap dikenakan pajak atau bea masuk sesuai ketentuan PMK 203/2017.

Pajak Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g UU DKJ ada beberapa kewenangan khusus dalam sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya pembatasan usia kendaraan dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan. Hal ini sebagai salah satu upaya mengatasi polusi udara dan kemacetan di Jakarta.

Bapenda Jawa Barat berupaya meningkatkan pendapatan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Salah satu yang dilakukan Bapenda yaitu berkolaborasi dengan komunitas otomotif di Bandung untuk mendorong para anggotanya agar taat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ketaatan masyarakat membayar pajak ini berarti ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun sektor layanan publik lain.

Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.