Weekly Tax Summary – 20 Mei 2024

Dalam sepekan ini banyak berita dan infomasi yang menarik dan penting untuk diketahui terutama tentang perpajakan di Indonesia antara lain yaitu:

  • Penerimaan Pajak Digital Hingga April 2024 Mencapai Rp.24,12 Triliun
  • Rencana Pemerintah Naikan Tax Ratio Batas Defisit Anggaran 3% Tingkatkan APBN
  • Alasan Rencana Pemerintah Dalam Naikan PPN Jadi 12%
  • Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 12% Pada Perekonomian Nasional
  • Pemadanan NIK-NPWP Sudah 91,7% Dan Batas Waktu Hingga Juni 2024
  • Warganet Keluhkan Bea Masuk 30% Dari Peti Jenazah Pengiriman Dari Luar Negeri Ke Indonesia
  • Kemenkeu Pastikan Tidak Ada Penetapan Bea Masuk Untuk Peti Jenazah
  • Pusat Perbelanjaan Di Kota Medan Nunggak Pajak Sebesar Rp. 250 Milyar
  • Pemkot Medan Menyegel Mall Tidak Bayar Pajak Sejak 2011
  • Peraturan Baru PMK Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp.24,12 triliun hingga 30 April 2024. Rincian jumlah tersebut terdiri dari pemungutan PPN PMSE sebesar Rp.19,5 triliun, pajak kripto sebesar Rp.689,84 milyar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp.2,03 triliun, serta pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp.1,91 triliun. DJP juga telah memberikan siaran pers yang menjelaskan pandangan DJP atas kriteria tersebut.

Disisi lain, Pemerintah mempunyai rencana menaikkan tax ratio untuk meningkatkan APBN dengan menjaga batas defisit anggaran negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah akan menerapkan sistem pengadaan publik secara digital yang dikenal dengan e-katalog. Serta akan meningkatkan adopsi digital di pemerintahan untuk meningkatkan tax ratio dan layanan pendapatan.

PPN

Rencana pemerintah mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan dan menaikan penerimaan perpajakan. Dijelaskan bahwa strategi pemerintah bukan mengerek PPN tetapi penghasilan pajak. Pemerintah juga sedang menggarap Core Tax Administration System (CTAS) yang diterapkan dalam sistem pajak canggih dan diharapkan pendapatan pajak akan dapat lebih optimal.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025. Kebijakan kenaikan PPN akan berdampak pada perekonomian nasional yaitu berdampak pada dunia usaha dan daya beli konsumen. PPN dikenakan pada konsumen akhir yang berdampak luas pada masyarakat dan memberikan tekanan pada daya beli. Jika kenaikan tarif PPN dikenakan dunia usaha ke dalam harga pokok penjualan, dapat menurunkan keuntungan perusahaan dan menimbulkan sentimen negatif terhadap perkembangan usaha.

NIK – NPWP

DJP Kemenkeu mencatat sudah 91,7% NIK dipadankan dengan NPWP hingga akhir Maret 2024. Pemerintah telah mewajibkan pemadanan NIK sebagai NPWP ini sesuai ketetapan PMK 112/2022. Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. Bagi masyarakat yang belum memadankan hingga batas waktu 31 juni 2024 akan mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP, seperti saat memenuhi kewajiban pelaporan SPT.

Bea Cukai

Seorang warganet keluhkan di media sosial mengenai ayah temannya yang meninggal di Penang Malaysia diharuskan membayar Bea Masuk sebesar 30% dari harga peti jenazah. Namun, pihak Bea Cukai menanggapi bahwa dalam pengiriman peti jenazah dari luar negeri ke Indonesia dapat dipastikan tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Pengiriman peti jenazah dari luar negeri diberikan pembebasan bea masuk dan PDRI serta fasilitas Rush Handling atau Pelayanan Segera.

Kemenkeu memastikan tidak ada penetapan pungutan bea masuk untuk peti jenazah ketika membawa pulang dari luar negeri ke Indonesia. Jika terdapat biaya atau pungutan bisa dari pihak handling cargo jenazah untuk biaya pengurusan jenazah seperti sewa gudang, ambulans dan lainnya. Tidak ada biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor di dalamnya.

Tunggakan Pajak

Sebuah pusat perbelanjaan (Mall) di Medan, Sumatera Utara ditutup sementara oleh pihak pemerintah yang berwenang dikarenakan diduga tidak membayar pajak daerah sebesar Rp.250 milyar atau $15,6 juta. Pengelola Mall tersebut telah menghindari pajak sejak Mall beroperasi yaitu tahun 2011.

Selanjutnya, Walikota Medan menyegel Mall tersebut karena telah menunggak pajak sejak awal berdiri tahun 2011. Bangunan Mall itupun berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang bersengketa. Sehingga Mall ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan tersebut. Pemkot Medan memberikan waktu hingga 30 Mei 2024 ke pengelola mall untuk melunasi kewajiban pajaknya. Jika tidak ada pelunasan pajak, maka bangunan akan dibongkar.

Peraturan Baru mengenai Fasilitas Pajak dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara (IKN) :

Telah terbit peraturan baru mengenai Fasilitas Pajak dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara (IKN), berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2024 (PMK 28/2024) Tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2024 dan berlaku pada tanggal 16 Mei 2024. Berdasarkan PMK 28/2024 dijelaskan bahwa :

  • Fasilitas yang diberikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Mitra meliputi PPh, PPN dan PPnBM, dan Kepabeanan.
  • Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal di IKN dan/atau Daerah Mitra diberikan fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% dari jumlah PPh badan terutang.
  • Memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan Wajib Pajak harus memenuhi kriteria yaitu:
  1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
  2. Melakukan kegiatan usaha melalui kantor pusat dan/atau unit yang berada di IKN dan/atau Daerah Mitra.
  3. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
  4. Melakukan Penanaman Modal paling sedikit Rp.10.000.000.000 dan
  5. Melakukan Penanaman Modal di bidang usaha yang memiliki nilai strategis mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN atau infrastruktur dan layanan umum di Daerah Mitra.
  • Untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pengurangan PPh badan Wajib Pajak harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari Sistem OSS.
  • Pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan ditetapkan oleh keputusan Menteri berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan DJP.
  • Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan wajib :
  1. Merealisasikan rencana Penanaman Modal paling lama 2 tahun sejak keputusan persetujuan diterbitkan.
  2. Menyampaikan laporan realisasi Penanaman Modal dan laporan realisasi kegiatan usaha.
  3. Melakukan pembukuan terpisah antara Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas.
  4. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan UU PPh.
  • Fasilitas perpajakan PPN dan/atau PPnBM diberikan di wilayah IKN berupa PPN tidak dipungut dan pengecualian PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
  • Fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut diberikan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang bersifat strategis seperti :
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa bangunan dan Kendaraan tertentu.
  2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa sewa dan konstruksi atau jasa tertentu lainnya.
  3. Impor dan/atau penyerahan BKP berupa mesin dan/atau peralatan pabrik tertentu di wilayah IKN.
  4. Penyerahan BKP bersumber dari hibah.
  • PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib membuat Faktur Pajak sesuai ketentuan pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
  • Pemberian pengecualian pengenaan PPnBM diberikan dengan menggunakan SKB PPnBM.
  • Untuk mendapatkan fasilitas berupa PPnBM pihak penerima BKP tergolong mewah menyampaikan SKB PPnBM secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman DJP.
  • Fasilitas perpajakan dan kepabeanan atas impor barang yang ditujukan untuk pembangunan wilayah IKN dan Daerah Mitra meliputi Pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Serta impor barang modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri.
  • Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan/atau Fasilitas PDRI, Perusahaan mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal, melalui Sistem OSS.
Layanan Perpajakan
Close
error:
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.