Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain :
- Pendapatan Negara : Hingga Triwulan III-2026, Pendapatan Negara Tembus Rp.2.341,5 Triliun atau Tumbuh 25,5%
- Pajak Digital :
- Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp.12,72 Triliun, PMSE Jadi Kontributor Utama
- Pajak Fintech, hingga Pajak Kripto Kumpulkan Rp.58,75 Triliun Hingga September 2026
- PTKP : Rencana Pemerintah Akan Kaji Kenaikan PTKP Pada 2027
- PPN : Pembalut Tetap Kenakan PPN 11%, DJP Jelaskan Alasannya!
- Sengketa Pajak : Jakarta Jadi ‘Gudang’ Sengketa Pajak Tembus 55,8% dari Total Nasional
- Fasilitas PPh : PFII Tawarkan PPh Final 0% untuk Sektor Keuangan
Pendapatan Negara
Menkeu Suahasil Nazara mengatakan realisasi pendapatan negara hingga triwulan III-2026 mencapai Rp.2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.847,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp.240,1 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp.492,3 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp.2.660,5 triliun atau tumbuh 19% yoy, termasuk penyaluran bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Adapun realisasi pembiayaan mencapai Rp.462 triliun yang dikelola secara pruden dan terukur dengan tetap memperhatikan likuiditas pemerintah serta kondisi pasar keuangan.
Penerimaan Pajak Digital
DJP Kemenkeu mencatat penerimaan pajak sektor ekonomi digital mencapai Rp.12,72 triliun sepanjang Januari–September 2026. Penerimaan tersebut didominasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp.9,54 triliun, disusul penerimaan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp.1,89 triliun, Pajak Fintech Rp.989,53 milyar, dan Pajak Kripto Rp.300,28 milyar. Hingga September 2026, DJP telah menunjuk 280 pemungut PPN PMSE, termasuk tiga pemungut baru. DJP akan terus memperluas basis pemungutan dan memperkuat pengawasan guna meningkatkan kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara serta menciptakan keadilan perpajakan.
Kemudian, penerimaan pajak sektor ekonomi digital mencapai Rp.58,75 triliun hingga 30 September 2026, berasal dari PPN PMSE sebesar Rp.45,21 triliun, Pajak SIPP Rp.5,96 triliun, Pajak Fintech Rp.5,40 triliun, dan Pajak Aset Kripto Rp.2,18 triliun. Hingga September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, dengan 245 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran. DJP akan terus memperluas basis pemungutan serta memperkuat pengawasan guna meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pemerintah berencana menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027, namun penerapannya tidak dimulai Januari karena masih dalam pembahasan lintas kementerian dan belum diputuskan. Saat ini, batas PTKP masih sebesar Rp.54 juta per tahun atau Rp.4,5 juta per bulan, dengan rencana penyesuaian mengacu pada UMP. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
PPN Pembalut
DJP menegaskan bahwa pembalut tetap dikenakan PPN sebesar 11% karena termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan belum memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Meski bukan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan, pengenaan PPN pembalut kembali menjadi sorotan karena merupakan kebutuhan dasar menstruasi. Pengamat pajak menilai pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pembebasan PPN pembalut sebagaimana buku yang memenuhi kriteria fasilitas pajak, dengan tetap mempertimbangkan landasan hukum dan dampaknya terhadap keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Terdapat tiga alasan pembalut layak dipertimbangkan memperoleh fasilitas pembebasan PPN, yaitu:
- Kebutuhan dasar: Pembalut merupakan kebutuhan rutin yang tidak dapat dihindari oleh perempuan yang mengalami menstruasi.
- Aspek kesehatan: Keterjangkauan produk menstruasi penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan perempuan.
- Dimensi gender: Beban PPN pembalut berdampak spesifik pada perempuan karena merupakan kebutuhan rutin yang melekat pada kelompok tersebut.
Sengketa Pajak
DJP mengungkapkan sebanyak 55,8% sengketa banding dan gugatan pajak di Indonesia sepanjang 2021 hingga triwulan III-2026 berasal dari wajib pajak berdomisili di Jakarta, yakni 40.930 dari total 73.394 perkara. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi pusat bisnis dan pemerintahan di Jakarta. Sementara itu, penyelesaian sengketa semakin didukung digitalisasi melalui e-Tax Court yang telah digunakan dalam sekitar 96% perkara, sehingga wajib pajak dapat mengikuti persidangan secara elektronik tanpa harus hadir langsung di pengadilan.
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
UU Nomor 6 Tahun 2026 tentang PFII memberikan fasilitas PPh melalui penerapan sistem pajak teritorial (territorial income system), yaitu pengecualian PPh atas penghasilan dari luar Indonesia bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan WNA yang memenuhi persyaratan. Selain itu, berdasarkan Pasal 49–51, tersedia fasilitas pengurangan PPh badan hingga 100%, PPh final 0%, serta pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh. Fasilitas ini bertujuan menarik investasi dan memperkuat daya saing PFII, dengan pemberian yang tetap memperhatikan persyaratan serta ketentuan perjanjian perpajakan internasional.
