
Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain :
- Pajak Minimum Global : Data Pajak Perusahaan Multinasional Bakal Dipertukarkan Otomatis
- Tax Ratio : Tantangan Tax Ratio Indonesia Dengan Target Tax Ratio 9,26% Pada 2027
- Pajak Digital : SPP-TDLN Resmi Berlaku untuk Tertibkan PPN Transaksi Digital
- Pajak Restitusi : DJP Jelaskan Perubahan Aturan Restitusi Pajak
- PPh DTP : Pemerintah Rencanakan Perluasan PPh Pasal 21 DTP Pada 2027 Ke Semua Sektor
- Bukti Potong : DJP Imbau Pembetulan SPT, Bukti Potong PPh Terhapus!
- Pengumuman DJP : PENG-62/PJ.09/2026 Tentang Pengiriman Email Resmi Kepada Wajib Pajak Yang Terindikasi Menghapus Bukti Potong PPh Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025
Pajak Minimum Global
DJP menandatangani kerja sama Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA) pada 27–29 Oktober 2026 di Montenegro untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui pertukaran informasi perpajakan otomatis antarnegara. Dengan kerja sama ini, Indonesia menjadi negara ke-41 penandatangan berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026. Selain itu, Indonesia mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara guna menghadapi tantangan perpajakan akibat meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional. Laporan GloBE Information Return (GIR) merupakan laporan standar yang memuat informasi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi minimal €750 juta untuk mengawasi pemenuhan Pajak Minimum Global. Melalui pertukaran informasi otomatis (AEOI), DJP dapat memperoleh laporan dari negara mitra, sementara mekanisme central filing memungkinkan perusahaan cukup melapor di satu negara yang memenuhi persyaratan. Kerja sama ini memperkuat transparansi perpajakan internasional dan mendukung penerapan PMK Nomor 136 Tahun 2024. Selain itu, Indonesia mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara agar otoritas pajak dapat menagih pajak atas aset atau pihak yang berada di luar negeri melalui kolaborasi bilateral maupun multilateral.
Tax Ratio
Besarnya jumlah pekerja sektor informal menjadi salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia karena aktivitas ekonominya relatif sulit dijangkau sistem perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja informal mencapai 85,73 juta orang pada Agustus 2026, lebih tinggi dibandingkan pekerja formal sebanyak 62,25 juta orang. Untuk meningkatkan tax ratio yang ditargetkan sebesar 9,26% pada 2027, pemerintah perlu mendorong formalisasi usaha melalui kemudahan berusaha, bukan langsung membebankan pajak tinggi. Penerapan kewajiban pajak secara bertahap sesuai skala dan kemampuan usaha diharapkan dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Pajak Digital
Mulai 9 November 2026, pemerintah resmi menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk mengoptimalkan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Kebijakan ini bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN, melainkan melengkapi mekanisme pemungutan PPN PMSE melalui keterlibatan bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk DJP. Sistem ini bertujuan menciptakan pemungutan pajak yang lebih tertib, adil, dan praktis. Namun, transfer dana pribadi, kiriman uang keluarga, dan remitansi tidak otomatis dikenakan PPN.
Restitusi Pajak
DJP Kemenkeu menjelaskan bahwa perubahan persyaratan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026 merupakan penyesuaian atas kebijakan yang telah berlaku sejak 2007. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko penyalahgunaan fasilitas restitusi melalui penyesuaian persyaratan administrasi dan batas nilai lebih bayar. Meski demikian, pemerintah tetap perlu menjaga kepastian hukum bagi wajib pajak serta membuka ruang masukan dari dunia usaha dan akademisi agar ketentuan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
PPh Pasal 21 DTP
Pemerintah berencana memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 kepada pekerja di seluruh sektor usaha, dengan potensi menjangkau 13 juta pekerja berpenghasilan bruto maksimal Rp.10 juta per bulan. Berbeda dengan 2026 yang hanya mencakup lima sektor usaha dan ditargetkan bagi 2,2 juta pekerja, perluasan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, PPh Pasal 21 pekerja ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima tidak berkurang akibat potongan pajak.
Bukti Potong PPh
DJP mengimbau wajib pajak yang bukti potong PPh-nya dihapus untuk memeriksa dan mencocokkan kembali data penghasilan, kredit pajak, serta bukti potong dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Jika terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran resmi DJP atau KPP terdaftar.
Pengumuman DJP mengenai Pengiriman Email DJP Menghapus Bukti Potong PPh SPT Tahunan OP Tahun 2025 :
Telah diterbitkan Pengumuman DJP Nomor PENG-62/PJ.09/2026 Tentang Pengiriman Email Resmi Kepada Wajib Pajak Yang Terindikasi Menghapus Bukti Potong PPh Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP telah mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 sebagai berikut :
- Apabila wajib pajak mendapatkan email tersebut, pastikan pengirim email adalah DJP, dengan domain email pengirim @pajak.go.id. Domain email selain @pajak.go.id dapat dipastikan sebagai penipuan.
- Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
- Dalam hal terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Adapun langkah pembetulan SPT lebih terperinci tercantum pada badan email.
- Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan.
- SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kami mengingatkan wajib pajak untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
- Email resmi yang dikirim DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id.
- Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
- DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.
- DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia.
- Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
- account representative di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar;
- penyuluh pajak atau petugas helpdesk di KPP/kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat;
- live chat di https://pajak.go.id;
- Kring Pajak 1500200;
- X @kring_pajak; dan/atau
- email informasi@pajak.go.id.